Skema Aturan Dana Desa Lebih Sederhana

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Prioritas keperuntukkan dana desa tidak lagi pada pembangunan infrastruktur melainkan pada penguatan sumber daya manusia dan ekonomi. Pemerintah juga akan membahas skema aturan bagaimana pertanggungjawaban dana desa tidak terlalu rumit, mudah dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi.

"Segera akan dibahas penyederhanaan ini. Kami segera membahas dengan instansi atau pihak terkait, khususnya menteri dalam negeri, jaksa agung dan kapolri, " kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Abdul Halim Iskandar, pada peresmian BUMN Shop Sindoro Artha Grha di Desa Mojosari Kecamatan Bansari Temanggung, Selasa (29/10).

Abdul Halim Iskandar, Bupati Al Khadziq dan sejumlah pejabat tiba di lokasi sekitar pukul 15.20 WIB dibawah guyuran hujan deras. Sebagian kursi didepan panggung kehormatan minim diduduki, karena tamu undangan lebih memilih berteduh di rumah warga dan lokasi lain yang lebih nyaman.

Dia mengatakan penyederhanaan diperlukan agar kepala desa tidak menjadi korban terjerat masalah hukum karena tafsir ganda pada aturan. Penyederhanaan juga salah satu upaya agar tercapai percepatan implementasi dana desa, kemudahan pertanggung jawaban tetapi mudah di dalam pengawasan.

"Dengan demikian transparansi anggaran desa dilakukan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan akan diraih dan pembinaan dana desa akan berlangsung maksimal, serta pembangunan berhasil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya, sembari menambahkan kesuksesan pembangunan di desa akan berdampak pada pembangunan di tingkat kabupaten. 

Dia menyampaikan apresiasi positif dengan penggunaan dana desa yang didasarkan pada potensi desa dengan didasarkan kearifan lokal, terutama yang digunakan untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Di
Al Khadziq mengatakan di Temanggung pada 2010 akan menerima dana desa sebanyak Rp 250,7 miliar untuk 266 desa. Dana itu naik dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 241,9 milir. (Osy)

BERITA REKOMENDASI