Soal Bantuan Keuangan Pemerintah, Ini Pesan Walikota

MAGELANG, KRJOGJA.com – Bantuan keuangan dari pemerintah, diingatkan  hendaknya dipergunakan sesuai dengan aturan, salah satunya mengalokasikan untuk pendidikan politik lebih dari 50 persen dari seluruh anggaran yang diberikan.

Dalam kegiatan Forum Diskusi Politik yang dilaksanakan di Hotel Sriti Kota Magelang, Senin (9/12/2019), Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang dan Linmas) Kota Magelang Hamzah Kholifi mengatakan Bantuan Parpol (Banpol) untuk pos pendidikan politik harus lebih dari separuh, atau 50 persen plus, sisanya baru yang lain-lain, seperti untuk administrasi parpol.

Forum Diskusi Politik, kata Hamzah, diisi dengan pelatihan implementasi aturan-aturan bidang politik. Kegiatan tersebut sebagai kegiatan lanjutan setelah penyerahan banpol pada Bulan Oktober 2019 lalu.

"Kita kawal bantuan itu sudah sampai mana. Kita hadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang yang terkait dengan bantuan, untuk kita ingatkan supaya mereka menggunakan bantuan sesuai aturan," kata Hamzah.

Hamzah menambahkan besaran bantuan keuangan parpol tersebut, menurut Hamzah, menyesuaikan dengan perolehan kursi masing-masing parpol dengan indeks Rp 8.720,- per 1 suara. Sejauh ini parpol di Kota Magelang sudah menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukkannya.  "Secara umum penggunaannya sudah sesuai aturan. Kalau ada kekeliruan, masih dalam koridor wajar," tambah Hamzah.

Walikota Magelang Ir H Sigit Widyonindito MT menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bagian dari pendidikan politik untuk mendukung upaya rekrutmen politik yang efektif. Dikatakan, pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada parpol secara proporsional berdasarkan perolehan suara sesuai dalam ketentuan. (Tha)

BERITA REKOMENDASI