Soal Perluasan Wilayah, Pemkab Berpegang Berita Acara 2016

Editor: KRjogja/Gus

MAGELANG (KRjogja.com) – Terkait konflik perbatasan dengan Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang kali ini berpegangan pada berita acara pada 2016 yang difasilitasi Gubernur Jawa Tengah. Saat proses itu, Pemkot Magelang masih dijabat pelaksana tugas Walikota Rudy Apriantono. Kini penyelesaian ini sudah diserahkan kepada Mendagri.

 

"Dalam berita acara tersebut, sudah mengkerucut pada empat alternatif yang telah disepakati bersama. Pemkab Magelang memilih alternatif ketiga yakni permohonan penambahan pelurusan garis batas. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Kota Magelang tidak memilih satupun dari empat alternatif tersebut dan justru mengusulkan perluasan wilayah," kata Asisten Administrasi Umum Pemkab Magelang, Endra Wacana membacakan sambutan Bupati Magelang dalam rapat paripurna penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 di Gedung DPRD, Jumat (26/08/2016).

Pada 11 Agustus lalu, katanya, pemprov Jawa Tengah kembali menemukan kedua belah pihak. Pemkab Magelang saat itu, tetap konsisten memilih alternatif ketiga. Dan dalam pertemuan itu, Direktur Toponomi dan batas daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayah Kemendagri mengatakan, jika persoalan ini adalah garis batas bukan perluasan wilayah. "Keputusan kita tetap sesuai sebelumnya. Dan saat ini, keputusan sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Sugiharto mengatakan, secara prinsip akan memedomani keputusan DPRD Kabupaten Magelang dan DPRD Kota Magelang tahun 1987. Dimana, sudah disepakati bahwa ada 13 desa di Kabupaten Magelang yang diterima ke Kota Magelang. Meski ada berapa desa yang tidak sepenuhnya seperti Desa Mertoyudan, Bulurejo dan Banyurojo. (Bag)

 

BERITA REKOMENDASI