Soal Tanah Bendungan Bener, DPRD Akan Panggil KJPP dan Bupati

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO, KRJOGJA.com – DPRD Kabupaten Purworejo segera menjadwalkan rapat koordinasi membahas keluhan warga terkait nilai ganti rugi pembebasan tanah terdampak megaproyek Bendungan Bener. Dewan akan mengundang pihak Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP) dan Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM.

 

Keputusan itu disampaikan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi ketika menutup rakor terkait Bendungan Bener di Ruang Banggar DPRD Purworejo, Senin (16/12). "Kita akan jadwalkan rapat lagi, tapi akan diundang KJPP, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo, tokoh masyarakat dan tentunya Bupati Purworejo yang memiliki rakyat," terangnya.

Menurutnya, anggota dewan ingin meminta penjelasan kepada KJPP tentang penentuan harga atas tanah terdampak pembangunan bendungan. Hal itu dilakukan setelah pihak BBWSO dan BPN Purworejo tidak bisa memberikan jawaban pasti atas situasi tersebut.

Selain itu, rakor Senin pagi hingga siang itu ika tidak merumuskan solusi konkret atas persoalan yang dikeluhkan masyarakat terdampak bendungan. "Barangkali kalau semua berkumpul, akan ada solusi terbaik untuk mengatasi persoalan. Saya kira kita punya tujuan sama, yakni mendukung program pembangunan, tapi di sisi lain juga tetap memenuhi hak-hak rakyat," tegasnya.

Ditambahkan, pemberian ganti rugi atas pembangunan harus sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Fasilitas Umum. Pasal-pasalnya mengatur pemberian ganti kerugian harus dilaksanakan secara layak dan adil.

Namun, fakta yang terjadi, masyarakat menilai nilai ganti rugi yang dibayarkan belum adil. Sebanyak 181 warga mendapat ganti rugi rata-rata Rp 60 ribu permeter persegi tanah. Warga mengeluh karena harga terkini tanah di wilayah terdampak mencapai Rp 150 ribu – R- 200 ribu permeter persegi. (Jas)

 

 

 

BERITA REKOMENDASI