SRMI Tuntut Pembubaran BPJS Kesehatan, Ini Sebabnya

MAGELANG, KRJOGJA.com – Massa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) cabang Magelang, menuntut pembubaran BPJS terkait dengan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang mencapai 100%. Melalui peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia mulai Januari 2020 ini.

"BPJS gagal dalam memberi pelayanan kesehatan untuk rakyat. Amandemen UUD 1945 yang telah ditetapkan dan dijalankan saat ini, khususnya tentang aturan pelayanan kesehatan melalui sistem jaminan sosial Nasional (SJSN) yang dikelola oleh BPJS kesehatan telah gagal. Laporan pertanggungjawaban BPJS kesehatan terus defisit (merugi), anehnya fasilitas pegawai BPJS kesehatan justru mengalami kenaikan diantaranya adalah kenaikan gaji. Sementara rakyat miskin diminta membayar iuran kesehatannya. Bahkan naik 100 persen. Ini jelas menyakiti rakyat," kata Catur Budi, perwakilan SRMI.

Selain itu, ada unsur paksaan dalam kepesertaan dan kenaikan iuran BPJS. Dimana rakyat yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS akan dipersulit untuk mendapatkan pelayanan publik yang lain seperti pengurusan KTP, KK, SIM dan lainnya. "Oleh karena itu Partai Rakyat demokratik (PRD) dan SRMI Kabupaten Magelang, mengajak warga di Kabupaten Magelang untuk menyampaikan membubarkan BPJS diganti dengan JAMKESRATA (jaminan kesehatan rakyat semesta), yang lebih bermartabat," pintanya.

Sementara Asisten II Pemkab Magelang, Agung Trijaya saat menanggapi perwakilan SRMI di Ruang Cemerlang mengapresiasi saran, masukan sekaligus evaluasi dari SRMI terkait BPJS. Namun demikian, pihaknya tidak bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutannya. 

"Pembubaran BPJS bukan wewenang kami. Itu sudah kewenangan pemerintah pusat. Namun kami senang dengan saran, masukan sekaligus evaluasi terkait BPJS," katanya didampingi Wakapolres Magelang, Kompol Eko Mardiyanto, Kepala BPJS Cabang Magelang, Dian Meriati serta Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan serta Kabag Kesra Kabupaten Magelang tadi. (Bag)

BERITA REKOMENDASI