Terlibat Kampanye, Pendamping PKH Dilaporkan ke Kemensos

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Diduga karena melakukan fasilitasi terhadap kegiatan kampanye calon anggota DPRD, dua orang anggota pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas di wilayah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dilaporkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

“Rekomendasi dugaan pelanggaran ini sudah kami sampaikan ke Kementerian Sosial RI dengan tembusan Korwil PKH Jateng dan juga DINSOSDUKKBPPA. Kami berharap rekomendasi ini bisa segera ditindaklanjuti sehingga tidak ada kesan pembiaran,” kata Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq usai Rakor bersama Panwascam, Rabu (31/10/2018).

Dijelaskan, kedua pendamping PKH atas nama Muhammad Fauzi dan Awit Budi Setyawan ini terindikasi melanggar kode etik SDM PKH yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018.

Kasus pelanggaran kode etik pendamping PKH ini menurut Nur Kholiq, bermula dari temuan hasil pengawasan kegiatan kampanye yang dilakukan Caleg DPRD Kabupaten Purworejo dari Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Pituruh, Kemiri, dan Bruno atas nama Berliando Luthfi Zulfikar.

Caleg yang bersangkutan telah melakukan kampanye melalui metode pertemuan terbatas. Dari hasil pemeriksaan klarifikasi dan barang bukti yang didapatkan Bawaslu, kampanye tersebut diikuti warga yang sebagian besar Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno.

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang berahasil dihimpun Bawaslu, ada keterlibatan dua pendamping PKH tersebut yang menjembatani, sehingga Caleg Berliando Luthfi Zulfikar bisa melakukan kegiatan kampanye pertemuan terbatas di hadapan warga KPM. (Nar)

BERITA REKOMENDASI