Tidak Dibatasi Domisili, Balon Kades Bakal Membludag

Editor: KRjogja/Gus

TEMANGGUNG (KRJogja.com) – Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diperkirakan akan menjadi lebih berat jika keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 25 Agustus lalu, nantinya diberlakukan dalam Pilkades. Pasalnya, dimungkinkan  jumlah bakal calon (Balon) Kades akan memblugag pada pilkades mendatang, menyusul tak ada batasan domisili bagi calon kades.

Kabag Pemerintahan Desa Setda, Ramadlon, Senin (12/9), ketika dimintai tanggapanya tentang putusan MK itu mengatakan, tidak adanya batasan domisili sesuai putusan MK itu, besar kemungkinan jumlah calon dalam Pilkades lalu akan banyak. Sebab, warga luar desa setempat juga bisa nyalon dalam Pilkades itu. Dengan demikian, tugas paniia pilkades lebih berat.

Sesuai Perda tentang Pilkades, serta ketentuan lain yang berlaku pada Pilkades serentak di Kabupaten Temanggung Mei 2016 lalu, jumlah calon kades minimal dua orang dan paling banyak dibatasi lima orang. Sehingga sat itu diberlakukan tes tertulis bagi desa yang bakal calon kadesnya lebih dari lima orang.

Ketika itu, untuk desa yang bakal calon kadesnya lebih dari lima orang, selain harus menggelar tes tertulis, panitia Pilkadesnya juga sempat merasa khawatir adanya protes dan gejolak sosial dari bakal calon beserta pendukungnya, yang dinyatakan tidak lolos tes tertulis.

"Karena itu, kalau jumlah bakal calon kadesnya banyak atau lebih dari lima,  panitia Pilkades harus membuat soal, menggelar tes tertulis itu, serta harus berani menghadapi resiko kalauada yang tidak puas saat menerima hasil tes tersebut. Jadi, beban tugasnya lebih berat dibanding jika jumlah calonnya tak banyak," ujarnya.

Meski begitu, Ramadlan mengakui, tidak adanya pembatasan domisili calon kades itu hak-hak politik seluruh warga untuk mencalonkan diri dalam Pilkades kian terbuka. Banyaknya calon kades itu juga membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menentukan pemimpin desanya.

Seperti dilansir dalam situs MK, lembaga itu mengabulkan sebagaian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU 6/2014 tentang Desa, terkait aturan domisili calon kades, yang dimohonkan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia  (APDESI). Pemohon menguji konstitusionalitas norma gterdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaranh yang termaktub dalam kedua pasal di UU Desa itu. (Mud)

 

BERITA REKOMENDASI