Tiga Paslon Janji Tidak Libatkan Birokrasi

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Tiga paslon pendaftar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2018 berjanji tidak melibatkan birokrasi. Birokrasi harus tetap fokus dalam menjalankan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Petahana Bupati Temanggung, Mulyadi Bambang Sukarno mengatakan netralitas birokrasi mutlak diperlukan dalam pilkada. Sebab birokrasi adalah mesin dalam pembangunan dan berdasar undang-undang harus netral. Tidak hanya itu PNS atau pegawai juga harus netral, meski mempunyai hak pilih.

"Komitmen saya, tidak akan libatkan atau menyeret-nyeret birokrasi dalam kampanye, sudah ada aturannya. Mereka harus netral. Harus fokus menjalankan pembangunan," katanya, Kamis (11/1/2018).
 
Dia percaya bahwa tidak hanya birokrasi yang netral. TNI/Polri dan penyelenggara pemilu juga netral dalam pilkada. Pihaknya juga tidak akan memasukkan dalam tim pemenangan. Untuk itu diperlukan pengawasan dari semua pihak untuk menjaga netralitas itu.

"Saya yakin netral. Birokrasi, TNI, Polri dan penyelenggara pemilu netral," kata pria yang maju berpasangan dengan Matoha itu.

Petahana Wakil Bupati, Irawan Prasetyadi mengemukakan sedari awal sudah komitmen untuk sama-sama menjaga netralitas birokrasi dan PNS di lingkungan Pemkab Temanggung demi kebaikkan bersama. Mereka harus berfokus dalam menjalankan pembangunan.

"Meski bupati dan wakil bupati maju pada pilkada, birokrasi harus netral. Mereka tetap bekerja fokus dalam pembangunan," katanya.

Ia yang mendaftar sebagai wakil bupati berpasangan dengan Haryo Dewandono (bakal calon bupati) itu mengatakan netralitas TNI dan Polri juga harus dijaga, yakni tidak menyeret-nyeret mereka pada pilkada, tidak melibatkan dalam tim pemenangan dan kampanye.

"Saya percaya, birokrasi, TNI, Polri netral pada pilkada," katanya.

Sekretaris Dinas Satpol PP, Heri Ibnu Wibowo yang mendaftar sebagai wakil bupati berpasangan dengan Khadzik mengatakan tidak akan melibatkan birokrasi dalam pemenangan pilkada untuk pihaknya.

"Saya tidak akan libatkan birokrasi, demikian juga pak Khadzik," katanya.

Dia mengatakan menjadi konsekuensi PNS yang maju pilkada untuk mengundurkan diri, namun itu setelah dinyatakan sebagai peserta pilkada. Kini yang disampaikan pada KPU saat pendaftaran adalah surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai PNS pada kontestasi pilkada. (Osy)

 

BERITA REKOMENDASI