Tuntut Revisi Perbup, PPDI Purworejo Geruduk DPRD

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Ratusan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo menggeruduk kantor DPRD setempat, Rabu (26/11/2019). Mereka menuntut pemerintah untuk merevisi Perbup Nomor 38 tahun 2019 yang menyebut perangkat desa sebagai staf. 

Sebanyak 188 perangkat desa di Purworejo, tercatat sebagai staf desa. Padahal kedudukan dan tugasnya adalah tetap sebagai perangkat desa. "Ada 188 orang yang statusnya berubah menjadi staf desa, mereka ini korban penataan SOTK tahun 2017," kata Ketua PPDI Purworejo Abdul Aziz, kepada KRJOGJA.com. 

Menurutnya, ratusan staf tersebut tidak mendapat penghasilan tetap bersumber dari alokasi dana desa. Sesuai aturan pemerintah, siltap diberikan hanya kepada perangkat desa, bukan untuk staf desa. Pemkab, lanjutnya, harus tetap menganggap perangkat yang distafkan tetap menjadi perangkat desa, serta harus mendapat siltap setara golongan II a sesuai amanah PP 11. 

Menyikapi hal itu, PPDI mengadakan audiensi dengan Komisi I DPRD Purworejo dan unsur pimpinan DPRD Purworejo. PPDI diterima Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi dan Ketua Komisi I DPRD Purworejo Eko Januar Susanto dan anggota komisinya, Budi Sunaryo. 
"Kami perjuangkan apa menjadi aspirasi mereka, bahwa telah terjadi dikotomi dan ini tentunya merugikan perangkat yang statusnya sebagai staf desa ini," tegas Aziz. 

Sekretaris Desa Loano Erwan Wilodilogo menambahkan, ratusan perangkat itu bukan staf murni. Mereka bukan perangkat yang diangkat baru-baru ini. "Mereka ini awalnya perdes, tapi karena ada perubahan secara struktural, ada kategori desa swadaya, swasembada, mereka tidak kebagian kursi, akhirnya jadi staf. Kok semena-mena sekali," tuturnya. 

Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi menuturkan, perdes menuntut revisi perbup sehingga menghilangkan dikotomi antara perangkat dan staf desa. Pada anggaran 2020, pemerintah belum bisa mengalokasikan siltap untuk 188 staf karena terkunci perbup. 

Kendati demikian, Dion memastikan tetap akan mengalokasikan bantuan keuangan bersifat khusus untuk desa yang memiliki staf dan perangkat. Bantuan itu diberikan kepada staf yang tidak mendapat siltap, senilai Rp 1,2 juta perorang perbulan. "Kita buat kebijakan jangka pendek, dengan memberi bantuan keuangan. Kami mengupayakan dan sudah dituangkan dalam anggaran 2020, kami tetap ingin memberikan penghargaan kepada mereka," terangnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI