UMK Purworejo Ditetapkan Rp 1.845.000

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Gubernur Jawa Tengah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purworejo Rp 1.845.000 perbulan. Besaran upah baru itu disosialisasikan kepada ratusan pengusaha di wilayah Purworejo. 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinpernaker) Purworejo meminta pengusaha yang merasa keberatan untuk mengajukan surat resmi penundaan. Upah baru juga disosialisasikan di hadapan Dewan Pengupahan Kabupaten Purworejo. "Gubernur menetapkan UMK sesuai dengan usulan kabupaten. UMK 2020 naik 8,51 persen dari tahun 2019 yang dipatok Rp 1.700.000 perbulan," kata Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinperinaker Purworejo, Slamet, kepada KRJOGJA.com, Senin (2/12).

Menurutnya, sosialisasi UMK 2020 merupakan amanah undang undang. Pemerintah kabupaten wajib menyampaikan besaran upah baru, sehingga para pengusaha memiliki kesiapan untuk melaksanakannya.
UMK 2020 mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2020. 

Upah wajib diberikan kepada seluruh pekerja yang bekerja pada perusahaan swasta, BUMD/BUMN, yayasan, koperasi, dan berbagai bentuk usaha lainnya. UMK sesuai aturan wajib dibayarkan untuk pekerja dengan masa bekerja di bawah satu tahun. "Tidak pula memandang status. Pekerja tetap, kontrak atau masa percobaan, wajib diupah sesuai UMK," tegasnya.

Namun, pemerintah juga mengatur mekanisme apabila ada pengusaha yang keberatan membayar upah sesuai UMK. Pengusaha dipersilakan mengajukan surat permohonan penundaan UMK kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pengajuan paling lambat dilakukan sepuluh hari sebelum pelaksanaan UMK, atau pada 21 Desember 2019. Pemerintah akan memverifikasi dan memberi rekomendasi untuk menolak atau menerima usul penundaan itu.  "Namun, dalam sosialisasi yang kami lakukan, tidak ada pengusaha yang menyampaikan keberatan. Semua sepakat dengan struktur upah baru, karena ditentukan sesuai aturan, dan kenaikannya juga masih bisa diterima pengusaha," terangnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI