Warga dan Penambang Legal Akur

Editor: KRjogja/Gus

MAGELANG (KRjogja.com) – Perselisihan yang selama ini terjadi antara pengelola penambangan pasir golongan C PT. Surya Karya Setiabudi (SKS) dengan pemerintah Desa Nglumut dan Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung akhirnya melunak. Kedua belah pihak telah membuat kesepakatan bersama dalam mediasi yang di fasilitasi oleh Satpol PP dan disaksikan oleh Muspika Kecamatan Srumbung di kantor SatpolPP Kabupaten Magelang, Selasa (19/07/2016).

Perwakilan dari SKS Anang Imamudin dalam mediasi menyampaikan, bahwa selama ini penambangan yang di kelola SKS merasa tidak nyaman dalam melakukan penambangan terutama di wilayah Desa Nglumut. “Padahal semua tahu penambangan yang kami kelola adalah legal,” katanya.

Menurutnya, selama ini pihaknya dianggap ilegal. Buktinya, setiap ada permasalahan dengan pemilik lahan, perangkat Desa Nglumut, dalam hal ini Kepala Desa selalu langsung mengirimkan surat ke Camat dan Bupati perihal keluhan warganya. “Seolah kami ini ilegal. Kami terbuka silakan datang dan diselesaikan di bawah dulu,” ungkapnya.

Pihaknya juga tidak mengelak jika dalam proses penambangan ada sebagian warga yang keberatan, terutama masalah infrastuktur. “Kamipun juga sudah mengalah dengan membuat jalan baru yang tidak mengganggu aktifitas warga,” ujarnya.

Dia menyebutkan ijin penambangan yang di kelola SKS mencapai 39 hektar yang berada di di dua wilayah, yakni di Desa Nglumut,  dan Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung. Namun daru luas tersebut tidak mungkin akan bisa ditammbang semua. “Sampai saat ini baru 7 hektar yang baru kami tambang. Jadi warga jangan khawatirlah,” kata Anang.

Sementara Kepala Desa Nglumut, Imron Suheri mengaku tidak bermaksud menghalangi penambangan, apalagi yang dilakukan SKS adalah legal. Dia juga tidak mengelak dirinya sudah mengirim surat ke Bupati terkait keluhan warga. “Namun kami baru satu kali mengirim surat ke Bupati. Tidak beberapa kali seperti yang sudah di tuduhkan,” akunya.

Diungkapkan, jika keberatan warga sebenarnya adalah penambangan tidak dilakukan secara nonstop, karena sangat mengganggu. “Warga berharap penambangan tidak dilakukan 24 jam penuh,” kata Imron.

Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan membuat beberapa kesepakatan yang di tanda tangani bersama diantaranya, kedua belah pihak sepakat untuk menciptakan kondusifitas wilayah, kedua pihak sepakat untuk intensif membangun komunikasi, serta kedua belah pihak sepakat membuat forum rembug untuk menjembatani setiap permasalahan. (Bag)

 

BERITA REKOMENDASI