Warga Guntur Ajukan Keberatan Ganti Rugi Bendungan Bener

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Maksum (62) warga RT 03 RW 05 Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, mengajukan keberatan atas nilai ganti rugi tanah terdampak megaproyek Bendungan Bener, ke Pengadilan Negeri (PN) Purworejo, Kamis (26/12). Maksum tidak terima dengan nilai ganti rugi yang jauh di bawah standar harga sekarang. Ia menuntut ganti rugi Rp 440.000 permeter atas tanah yang terdampak.

Pria itu datang ke PN Purworejo didampingi penasehat hukum Kantor Pengacara Hias & Partner, enam anggota DPRD Purworejo dan puluhan warga Desa Guntur. Gugatan didaftarkan lewat sistem e-Court atau layanan pengadilan online milik PN Purworejo. "Saya datang ke PN setelah berkonsultasi dengan penasehat hukum, intinya ingin minta keadilan atas nilai ganti rugi tanah yang sangat tidak manusiawi," ungkapnya menjawab pertanyaan KRJOGJA.com.

Pemerintah akan menggani rugi tanahnya yang terdampak proyek bendungan senilai Rp 59 ribu permeter persegi. Namun, Maksum tidak mau menandatangani berkas persetujuan dan menerima uang tersebut. Ia memilih menolak karena menilai ada jalan yang bisa ditempuh untuk memperoleh keadilan.

Penolakan itu bukan tanpa alasan. Maksum menyebut, harga tanah di wilayah Desa Guntur mencapai Rp 150.000 – Rp 200.000 permeter persegi. "Harga dari tim penilai sangat rendah, kalau diterima, saya tidak mungkin bisa membeli tanah lagi dengan ukuran yang sama," tuturnya.

Selain itu, tim juga menilai tanaman yang terdapat pada tanah tegalan itu Rp 13 juta. Terdapat 22 batang tanaman albasia, pete, durian, jeruk, kemukus, kopi, nangka dan rambutan berbagai ukuran.

Maksum mengaku tidak ingin mengganggu pelaksanaan pembangunan bendungan. Bahkan, seluruh warga setuju dengan proyek itu. Namun, ia hanya ingin memperoleh ganti rugi yang layak, sehingga bisa membeli tanah di lokasi lainnya.

Penasehat hukum warga, Alan FG Wardhana SH MH mengatakan, pengajuan keberatan merupakan satu-satunya mekanisme hukum yang bisa ditempuh apabila terjadi persoalan terkait pembayaran ganti rugi oleh pemerintah. "Berdasar PP 71 Tahun 2012, warga berhak mengajukan keberatan kepada PN setempat paling lama 14 hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara hasil musyawarah. Kami masih ada dalam tenggat waktu itu apabila dihitung dari tanggal penadatanganan pada 9 Desember 2019," terangnya.

Menurutnya, keberatan juga diajukan karena proses pemberian ganti rugi proyek Bendungan Bener tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan. "Tidak ada proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai ganti kerugian. Padahal sesuai UU Nomor 2 Tahuun 2012, pengadaan tanah harus dilakukan dengan musyawarah para pihak untuk mendapat kesepakatan, tanpa unsur paksaan," tegasnya.

Anggota DPRD Purworejo M Abdullah mengemukakan, keberadaan legislator adalah dalam rangka menjalankan fungsi edukasi sekaligus memfasilitasi advokasi masyarakat. "Harapan kami, majelis hakim dapat mengabulkan keberatan warga, sehingga rasa keadilan masyarakat terpenuhi," tandasnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI