Warga Luar Pekerja, Pengelola Museum Sangiran Diprotes

SRAGEN, KRJOGJA.com – Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran, diprotes karena dianggap tidak banyak menyerap tenaga kerja warga sekitar. Para pekerja di Museum yang berada di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Sragen ini justru didominasi warga luar daerah. Kalangan kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat menilai, BPSMP Sangiran seakan melupakan keberadaan warga sekitar yang sudah ikut merintis berdirinya museum di Balai Desa Krikilan pada sekitar 1970-an.

Kegelisahan pokdarwis itu terungkap saat rombongan Komisi II DPRD Sragen melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Museum Sangiran, Senin (2/3).

“Kami menerima banyak keluhan daqri pokdarwis sekitar Sangiran. Berdirinya museum tidak lepas dari jerih payah warga sekitar. Oleh sebab itu, warga berharap keberadaan museum itu bisa menjadi berkah buat mereka. Warga ingin mereka diberdayakan sebagai pegawai di BPSMP Sangiran,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sragen, Haryanto, di sela sidak. kepada solopos.com, Kamis (27/2/2020).

Menurut Haryanto, mestinya keberadaan Sangiran bisa menjadi berkah warga sekitar dan meningkatkan perekonomian. Tidak hanya untuk pogawai, warga sekitar mestinya juga dilibatkan dalam pengembangan Sangiran. Dengan demikian, perekonomian warga sekitar ikut terangkat.

Kasubag Tata Usaha, BPSMP Sangiran, Ratna Sri Panglipur yang menemui rombongan Komisi II DPRD Sragen mengatakan saat ini terdapat 66 pegawai negeri sipil (PNS) dan 217 tenaga kontrak bekerja di bawah naungan BPSMP Sangiran. Mereka terbagi di lima klaster museum manusia purba yakni Klaster Krikilan, Klaster Bukuran, Klaster Ngebung, Klaster Manyarejo, dan Klaster Dayu.

Menurutnya, BPSMP Sangiran hanya berwenang mengajukan kuota kekurangan pegawai kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). “Kami hanya bisa mengusulkan, yang menyelenggarakan seleksi itu pemerintah pusat. Kalau itu seleksi PNS sifatnya terbuka untuk umum. Warga dari luar Jawa pun bisa mengikuti seleksi jadi PNS di sini. Jika ada warga sekitar yang lolos seleksi ya akan diterima,” papar Ratna.

Ratna menegaskan untuk tenaga honorer tetap memprioritaskan warga sekitar. Dia mengaku hanya menerima surat lamaran dari warga sekitar untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga honorer. Ratna mengakui jumlah SDM yang mengelola lima klaster museum cukup besar sehingga memengaruhi besarnya belanja gaji setiap bulan.

“Untuk gaji pegawai, kami harus mengeluarkan hampir Rp 500 juta/bulan. Sementara PAD yang kami terima hanya sekitar Rp 480 juta (pada 2019),” terang Ratna.(Sam)

BERITA REKOMENDASI