Waspada Mafia, Pemilik Tanah Harus Jeli

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Masyarakat diminta untuk jeli dan mewaspadai praktik-praktik mafia tanah. Apabila lengah, tanah bisa beralih kepemilikan tanpa adanya kesepakatan jual beli yang sah.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo Andri Kristanto mengatakan, praktik jahat mafia tanah belum pernah ditemukan di Kabupaten Purworejo. “Memang belum pernah ada laporan warga Purworejo yang dirugikan oleh aksi mafia tanah. Tapi, masyarakat tetap harus waspada,” katanya kepada KRJOGA.com, Rabu (19/01/2022).

Menurutnya, modus mafia yang mungkin terjadi adalah dalam penandatanganan surat jual beli atau surat perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak lain. Hal itu, katanya, mungkin terjadi dengan memanfaatkan ketidakjelian pemilik tanah.

Misalnya, kata Andri, ketika ada orang asing yang menyatakan akan membantu mengurus administrasi pertanahan, lalu meminta beberapa tanda tangan surat perjanjian. “Surat perjanjian itu harus dibaca lembar per lembar, pahami betul. Jangan-jangan surat perjanjian lembar pertama sesuai keinginan pemilik, tapi lembar berikutnya ternyata bunyinya lain, misalnya kuasa menjualkan tanah, atau bahkan perjanjian jual beli. Jadi saya ingatkan betul untuk jeli dan hati-hati kalau urusan soal tanah,” tegasnya.

Selain itu, pihak BPN Purworejo juga mengingatkan para pemilik tanah untuk tidak mudah menyerahkan atau meminjamkan sertipikatnya kepada orang lain. Andri mengingatkan, tujuan meminjamkan atau menyerahkan sertipikat harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPN, kata Andri, hanya memproses pengalihan nama sertipikat apabila syarat-syaratnya terpenuhi.

“Tidak mungkin kami terbitkan jika syaratnya tidak lengkap, termasuk adanya akta jual beli yang sah. Tapi jika suatu saat BPN menerima akta jual beli yang ada tanda tangan asli pemilik tanah sebagai pihak penjual, ya tetap dibuatkan sertipikat, meskipun ternyata tanda tangan itu aspal. Jadi, kami ingatkan untuk selalu waspada,” ujarnya.

Andri juga mengingatkan pegawai BPN dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk tidak mempermainkan masyarakat. “Jika terlibat, efeknya akan langsung dipecat, ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI