170 PSU Belum Diserahkan Pengembang ke Pemkab Sukoharjo

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Sebanyak 170 prasarana, sarana dan utilitas (PSU) atau fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) perumahan belum diserahkan pengembang ke pemerintah daerah. Proses penyerahan wajib dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan Pemkab Sukoharjo. PSU setelah diserahkan pengembang nantinya akan dikelola pemerintah daerah sebagai fasilitas untuk masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Suraji, Jumat (26/03/2021) mengatakan, pemerintah pusat memiliki kebijakan terkait penyerahan PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah daerah. Aturan tersebut berlaku bagi semua pengembang dan pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam pelaksanaanya masih banyak temuan dimana pengembang belum menyerahkan PSU ke pemerintah daerah meski perumahan selesai dibangun dan habis terjual. Selain itu kondisi perumahan juga telah ditempati pembeli.

Suraji menjelaskan, kondisi di Kabupaten Sukoharjo juga banyak ditemukan kondisi seperti itu. Sebab banyak pengembang perumahan belum menyerahkan PSU ke Pemkab Sukoharjo. Bahkan pada tahun 2018 lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya temuan soal PSU di Kabupaten Sukoharjo.

Pemkab Sukoharjo menindaklanjuti temuan BPK dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang PSU. Tata cara penyerahan PSU dari pengembang ke Pemkab Sukoharjo sudah diatur dalam Perda tersebut. Pemkab Sukoharjo juga menindaklanjuti penguatan aturan penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah daerah dengan membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Perkada tersebut dikeluarkan karena ada beberapa hal yang tidak ada dalam Perda sebelumnya.

“Pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan dan ditindaklanjuti dengan aturan turunan Pemkab Sukoharjo. Masih ada 170 PSU belum diserahkan ke Pemkab Sukoharjo sampai sekarang dan pengembang wajib menindaklanjuti penyerahan tersebut,” ujarnya.

DPKP Sukoharjo sudah sering melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi penyerahan PSU kepada pihak pengembang. Harapannya pihak pengembang segera menyerahkan PSU ke Pemkab Sukoharjo.

Data DPKP Sukoharjo diketahui, awalnya ada 212 PSU belum diserahkan pengembang ke Pemkab Sukoharjo. Namun dalam perjalanannya ada 42 PSU sudah diserahkan pengembang ke Pemkab Sukoharjo. Sekarang tinggal tersisa 170 PSU saja yang belum diserahkan.

Suraji menjelaskan, dari 170 PSU tersebut sebanyak 31 PSU sudah diproses oleh pihak pengembang ke DPKP Sukoharjo. Namun 31 PSU tersebut belum sepenuhnya diserahkan karena proses masih berjalan. DPKP Sukoharjo menemukan ada beberapa kendala sehingga membuat proses penyerahan PSU berjalan lama.

Salah satu kendala tersebut dijelaskan Suraji karena kondisi PSU di lapangan tidak sama dengan perencanaan awal perumahan. Selain itu ada juga PSU yang ternyata digunakan oleh perorangan atau pembeli di perumahan tersebut. Padahal PSU seharunya digunakan sebagai fasilitas umum masyarakat.

“Dari 170 PSU itu juga sudah ada surat dari pengembang perumahan akan menyerahkan sebanyak 31 PSU. Tapi bentuknya masih surat dan akan kami tindaklanjuti,” lanjutnya.

Suraji menambahkan, kendala lain dihadapi DPKP Sukoharjo terkait upaya penyerahan PSU dari pengembang ke Pemkab Sukoharjo karena keberadaan pengembang sulit dilacak. “Pengembang perumahan dari tahun 2010 hingga 2020 masih bisa dilacak dan ada koordinasi. Sedangkan pengembang perumahan tahun 2009 ke bawah sulit dilacak dan sulit diajak koordinasi. Terus kami upayakan agar PSU ini bisa segera diserahkan,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI