5.261 Disabilitas Sukoharjo Dijamin Pelayanan Kesehatan

SUKOHARJO, KRjogja.com – Semua disabilitas di Sukoharjo atau sebanyak 5.261 orang dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sepenuhnya dibiayai APBD Kabupaten Sukoharjo. Kartu tersebut baru dapat digunakan mulai Januari 2019 mendatang karena sekarang masih dalam tahap persiapan. Pelayanan kesehatan gratis bagi disabilitas dalam program KIS merupakan pertama di Indonesia.

Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo Sarmadi, Kamis (13/12/2018) mengatakan, data disabilitas di Sukoharjo yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sudah ada sebanyak 5.261 orang. Mereka semuanya sekarang tengah diproses dan mendapatkan sosialisasi dari petugas.

Jaminan disabilitas mendapatkan kesehatan gratis sesuai dengan peraturan yang ada baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Seperti tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam aturan daerah Sukoharjo tersebut semua disabilitas dijamin Pemkab Sukoharjo mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Sebelum diterapkan dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi disabilitas Pemkab Sukoharjo sudah melakukan tahap kajian dan penghitungan jumlah kebutuhan anggaran. Selanjutnya dalam penerapannya melibatkan dua organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka yakni, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Masing masing memiliki tugas berbeda seperti Dinas Sosial mengurusi data disabilitas dan Dinas Kesehatan Kabupaten berkaitan pelayanan kesehatan dan anggaran.

"5.261 orang disabilitas itu data se Kabupaten Sukoharjo tersebar di 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan. Mereka pada tahun 2019 akan mendapat pelayanan kesehatan gratis dalam program KIS yang dibiayai APBD," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo harus menganggarkan dana besar untuk menjalankan program tersebut. Perhitungannya dijelaskan Sarmadi, biaya pelayanan kesehatan kelas III KIS setiap disabilitas sebesar Rp 25.500 dikalikan jumlah penerima 5.261 orang sebesar Rp 134.155.500 perbulan atau Rp 1.609.866.000 pertahun.

Kebutuhan anggaran tersebut sudah tersedia melalui APBD 2019 Kabupaten Sukoharjo dan siap digunakan tahun depan. Dengan demikian maka para disabilitas diharapkan bisa menerima manfaat dan terjamin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Se Indonesia hanya ada di Kabupaten Sukoharjo saja yang memberikan bantuan pelayanan kesehatan gratis dalam program KIS kepada disabilitas," lanjutnya.

Para disabilitas sudah mengetahui program bantuan tersebut karena telah disosialisasi oleh petugas. Sedangkan penyerahan kartu KIS sendiri baru akan dilaksanakan tahun depan di 2019.

"Pencetakan kartu jadi kewenangan BPJS Kesehatan dan kemungkinan diserahkan Januari 2019 secara bertahan. Kami juga masih menunggu proses itu mengingat beberapa disabilitas sudah menanyakannya," lanjutnya.

Untuk tempat pelayanan kesehatan kepada disabilitas sudah ditangani Dinas Kesehatan Kabupaten dengan penyediaan berupa Puskesmas dan rumah sakit. Selain itu juga tersedia tenaga medis dan peralatan yang dibutuhkan.

"Di Kabupaten Sukoharjo sebelumnya juga sudah ada program Kartu Difabel dimana sebelumnya juga dipakai untuk pelayanan kesehatan gratis. Namun nanti akan dikonsentrasikan di KIS. Sedangkan Kartu Difabel sebagai kartu identitas bagi disabilitas," lanjutnya.

Ketua Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo Edy Supriyanto mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah memberikan perhatian luar biasa besar bagi para difabel. Salah satunya yang sudah diberikan dan berjalan yakni fasilitas jaminan kesehatan gratis dalam program Jamkesda melalui kartu difabel. Kebutuhan dana dalam menjalankan program Jamkesda tersebut sepenuhnya dibiayai oleh APBD Sukoharjo. 

Keberadaan fasilitas yang ditanggung oleh pemerintah daerah tersebut sangat melegakan bagi difabel. Sebab mereka bisa mendapatkan pengobatan secara gratis di rumah sakit.

Fasilitas tersebut sudah bisa dimanfaatkan sejak beberapa tahun terakhir bagi difabel. Para difabel sudah tidak lagi kesulitan mengeluarkan uang untuk berobat. Namun dalam perkembanganya muncul kabar dari pemerintah pusat tentang penggantian Jamkesda mulai tahun 2019.

Kegelisahan para difabel akhirnya bisa terselesaikan setelah ada jaminan dari Pemkab Sukoharjo dengan fasilitas KIS. Dengan demikian maka difabel tetap bisa mendapatkan pelayana kesehatan gratis setelah tidak ada lagi Jamkesda.

"KIS bagi difabel itu dibiayai daerah sebagai pengganti Jamkesda untuk fasilitas program kesehatan gratis. Para difabel sudah lega karena ada perhatian dari Pemkab Sukoharjo," ujar Edy Supriyanto.

Edy menegaskan, tahun 2019 mendatang sudah tidak ada lagi fasilitas Jamkesda bagi difabel. Hal itu sesuai dengan instruksi pemerintah pusat berkaitan dengan jaminan atau perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui BPJS dan KIS. Sebagai penggantinya difabel Sukoharjo diberikan KIS dan sepenuhnya ditanggung daerah. (Mam)

BERITA REKOMENDASI