66 Warga Terdampak Peningkatan Jalan Sugihan – Paluhombo Gugat Pemkab

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Sebanyak 66 orang warga terdampak pengadaan tanah untuk proyek peningkatan ruas jalan Sugihan – Paluhombo, Kecamatan Bendosari melakukan gugatan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dan Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo. Gugatan diajukan warga ke Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo karena menolak besaran dana yang diberikan dalam pembebasan lahan. Dana disediakan hanya Rp 250 ribu – Rp 300 ribu permeter persegi sedangkan warga meminta Rp 600 ribu permeter persegi.

Kasi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo Burhan Surya Aji, Kamis (20/12/2018) mengatakan, Pemkab Sukoharjo memiliki program pembangunan infrastruktur berupa peningkatan ruas jalan Sugihan – Paluhombo, Kecamatan Bendosari. Pada pelaksanaanya di tahun 2018 ini berupa pengadaan tanah dengan pembebasan lahan untuk pengerjaan proyek.

Pada pelaksanaan pengadaan tanah Pemkab Sukoharjo sudah mendelegasikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo. Selanjutnya BPN melibatkan tim appraisal resmi dengan dibuktikan kepemilikan sertifikat. Tim tersebut kemudian menemukan harga sebagai patokan bagi Pemkab Sukoharjo dalam pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan.

Nilai harga tanah tersebut bervariasi atau tidak sama karena letaknya tersebar dibeberapa titik dengan kisaran Rp 250 ribu – Rp 300 ribu permeter persegi. Harga tersebut membuat sebagian warga tidak puas karena dianggap terlalu rendah dan menghendaki nilainya dinaikan menjadi Rp 600 ribu permeter persegi.

"Ada sekitar 400 lebih bidang tanah yang harus dibebaskan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan peningkatan jalan Sugihan – Paluhombo. Tapi pada pelaksanaanya ada 66 orang warga terdampak pemilik tanah keberatan dan mengajukan gugatan ke PN Sukoharjo karena harga tanah yang ditawarkan tim appraisal di bawah harga pasar," ujarnya.

Gugatan diajukan 66 warga pada 10 Desember kemarin ke PN Sukoharjo. Sedangkan agenda jadwal sidang pertama digelar Kamis (20/12/2018).

Pemkab Sukoharjo sendiri siap menghadapi gugatan 66 orang warga terdampak pembangunan peningkatan ruas jalan Sugihan – Paluhombo. Meski ada gugatan namun proyek tersebut tetap akan dijalankan karena sudah masuk menjadi program pembangunan daerah.

Warga terdampak pembangunan peningkatan jalan yang sudah sepakat dengan harga yang diajukan tim appraisal maka ditindaklanjuti Pemkab Sukoharjo dengan pembayaran. Namun bagi warga yang keberatan maka proses pembayaran masih ditunda sambil menunggu penyelesaian masalah.

Pemkab Sukoharjo sampai sekarang sudah melakukan pembayaran pengadaan tanah pada sekitar 200 warga terdampak proyek. Sedangkan sisanya masih akan terus dikebut sampai akhir tahun ini.

"Pihak pengadilan punya waktu maksimal 30 hari kerja untuk memutuskan gugatan warga. Jika warga masih juga belum setuju dengan putusan pengadilan maka bisa langsung mengajukan kasasi. Terkait proses hukum kami serahkan ke pihak aparat penegak hukum," lanjutnya.

Sementara itu, lokasi pembangunan jalan Sugihan – Paluhombo Kecamatan Bendosari sebagai rintisan jalan tembus ke Jalur Lingkar Timur (JLT) resmi ditetapkan. Penetapan dilaksanakan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 590/427 Tahun 2018 Tanggal 2 Agustus 2018. SK tersebut dipakai sebagai dasar pengadaan tanah untuk dibebaskan dan kemudian dibangun jalan. (Mam)

BERITA REKOMENDASI