96 Persen Tanah di Sukoharjo Sudah Bersertifikat

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pada tahun 2020 mendatang semua tanah di Sukoharjo diharapkan sudah bersertifikat setelah adanya program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Sampai akhir tahun 2018 ini tinggal 4 persen atau tersisa 12 ribu bidang tanah di Sukoharjo belum bersertifikat dan akan diselesaikan maksimal dalam dua tahun kedepan.

Pada tahun 2019 mendatang ada program pensertifikatan tanah dari pemerintah total terhadap 16 ribu bidang tanah baik dari Prona dan Proda. Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya saat penyerahan bahan pakaian seragam anggota BPD, pengurus RT/RW, seragam Linmas dan sertifikat Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) di gedung PKP Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Rabu (19/12/2018) mengatakan, data yang masuk sampai sekarang sudah 96 persen tanah disemua wilayah atau di 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan sudah memiliki sertifikat.

Tanah tersebut diproses pensertifikatannya melalui program Prona dan Proda sejak beberapa tahun di Sukoharjo. Keberadaan kedua program dari pemerintah pusat dan daerah tersebut sangat membantu bagi masyarakat khususnya pemilik tanah. Sebab dalam proses pembuatan sertifikat sudah dibantu baik percepatan maupun biaya yang harus dikeluarkan pemilik tanah.

Sisa sebanyak 4 persen tanah di Sukoharjo yang belum memiliki sertifikat akan diselesaikan maksimal dua tahun kedepan atau 2020. Namun Pemkab Sukoharjo berharap dapat selesai lebih cepat tahun 2019 nanti.

Pada tahun 2019 nanti ada banyak bantuan digelontor pemerintah dalam pensertifikatan tanah dengan total 16 ribu bidang. Rinciannya, melalui program Prona dan Proda masing masing 8 ribu bidang.

"Sisa 4 persen tanah yang belum bersertifikat itu perhitungannya sekitar 12 ribu bidang. Jadi kalau tahun depan ada bantuan pensertifikatan dalam Proda dan Proda masing masing 8 ribu bidang atau total semua 16 ribu bidang maka semua tanah di Sukoharjo akan bersertifikat tanah semua di 2019 atau maksimal 2020," ujarnya.

Adanya bantuan pensertifikatan tanah dari pemerintah pusat dan daerah diharapkan bisa dimaksimalkan oleh masyarakat. Proda dan Prona sama besarnya manfaatnya dalam membuat dokumen pertanahan.

Bupati juga meminta kepada kepala desa, lurah dan camat serta jajarannya untuk bekerja membantu menjalankan program pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan data dan mendorong warganya segera mengurus persyaratan pensertifikatan tanah dalam program Prona dan Proda.

"Tanah yang disertifikatkan sekarang tidak dibedakan baik status kepemilikan warga pribadi atau pemerintah semisal pemerintah desa dan kelurahan. Semua tetap diperlakukan sama bisa mendapat Prona dan Proda," lanjutnya.

Namun dalam proses tersebut tanah yang bisa diajukan dalam Prona dan Proda merupakan status letter C atau belum bersertifikat. Hal itu menjadi syarat mutlak sesuai ketetapan pemerintah pusat.

Bupati juga memperingatkan kepada kepala desa, lurah dan camat yang bermain dalam Proda dan Prona dengan melakukan punggutan liar atau mempersulit permohonan warga. Apabila sampai ada kejadian seperti ini maka masyarakat bisa segera melapor ke petugas terkait Pemkab Sukoharjo.

Pemkab Sukoharjo dijelaskan bupati sudah sangat perhatian kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas program Proda yang dibiayai APBD. Karena itu pejabat ditingkat desa dan kecamatan harus siap menjalankannya.

Sementara itu data penerima PTSL APBD Sukoharjo tahun anggaran 2017 – 2018 sebanyak 2.850 sertifikat. Rinciannya terdiri atas 1.784 sertifikat warga dan sebanyak 1.066 sertifikat tanah kas di 12 Kecamatan.

Sedangkan seragam bagi RT, RW dan BPD sejumlah 20.057 potong dan seragam anggota linmas sejumlah 6.293 potong. Sebanyak 20.057 potong itu terbagi atas anggota BPD 1.346 orang, pengurus RT sejumlah 14.271 orang dan pengurus RW sebanyak 4.440 orang. Pengurus RT dan RW yang mendapatkan seragam terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Seragam dibagikan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pemkab Sukoharjo kepada lembaga mitra di tingkat desa. (Mam)

BERITA REKOMENDASI