Akses KIS Terganggu, Difabel Sukoharjo Keluhkan Kendala NIK

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo berharap semua difabel bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah. Sebab masih ada anggota tercecer tidak masuk pendataan dan pelayanan akses kesehatan ke rumah sakit. Kondisi tersebut disebabkan karena faktor utama belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Ketua Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo Edy Supriyanto, Rabu (9/10/2019) mengatakan, sesuai kebijakan pemerintah seharusnya semua difabel harus masuk dalam data dan mendapatkan pelayanan BPJS kesehatan gratis dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun dalam pelaksanaanya di tahun 2019 masih ada beberapa difabel belum terkaver karena tidak mendapat bantuan. Akibatnya para difabel tersebut harus membayar sendiri biaya pengobatan saat mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Kondisi tersebut membuat pihak Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo selalu mengusulkan perbaikan data dengan maksud perubahan penambahaan kepesertaan akses pelayanan kesehatan gratis bagi anggota difabel. Rata rata setiap bulan ada sebanyak 25 orang difabel diajukan dengan harapan bisa masuk JKN KIS.

"Ada anggota kami difabel di Sukoharjo belum mendaftar dan belum terdaftar sebagai penerima pelayanan BPJS Kesehatan JKN KIS. Kami terus usulkan agar mereka masuk," ujarnya.

Edy menjelaskan, anggota difabel yang belum mendaftar diartikan memang sejak awak belum mengetahui teknis proses pendaftaran. Mereka biasanya tidak paham dan kurang mendapat sosialisasi dari petugas. Karena itu peran Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo membantu dengan memberikan penjelasan pada para difabel. 

Untuk difabel yang belum terdaftar dijelaskan Edy mereka sebenarnya sejak awal sudah berusaha mendaftar ke petugas. Namun dalam prosesnya ternyata difabel tersebut belum secara resmi terdaftar sebagai penerima pelayanan kesehatan gratis. Penyebabnya karena ada kendala teknis dari sisi difabel itu sendiri. Salah satunya disebabkan belum memiliki NIK.

"Kenapa belum punya NIK dan tidak mendapat JKN KIS itu lebih disebabkan karena difabel ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Dan kenapa sampai tidak punya KTP-el karena disebabkan sulitnya akses dan kurang sadarnya difabel mengurus KTP-el ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Dispendukcapil) Sukoharjo," lanjutnya.

Edi mengaku tidak mengetahui pasti data difabel Sukoharjo yang belum terkaver pelayanan JKN KIS. Sebab KIS langsung dibagikan petugas ke masing masing difabel penerima tanpa melalui Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo.

"Dari sisi perhatian dari Pemkab Sukoharjo ke difabel sudah sangat tinggi dan baik. Kalaupun ada masalah lebih pada hal teknis saja dan kami harap petugas dari masing masing organisasi perangkat daerah (OPD) mau membantu mempermudah akses semisal untuk sosialisasi, pendataan dan pembuatan KTP-el," lanjutnya.

Edy menambahkan, proses administrasi kependudukan yang disentralkan di kantor Dispendukcapil di Setda Sukoharjo cukup menyulitkan para difabel. Kendala dihadapi pertama karena faktor kesulitan jarak tempuh jauh. Sebab tidak semua difabel jarak antara rumah dengan kantor Setda Sukoharjo dekat. Hal ini menyulitan karena difabel harus mempersiapkan waktu khusus untuk bisa mengurus administrasi kependudukan. 

Kendala lainnya berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga difabel berbeda. Edy mengatakan, tidak semua keluarga difabel memiliki saran transportasi sesuai standar. Sebab kondisi difabel berbeda karena ada yang mengalami kesulitan berdiri atau duduk. Mereka hanya bisa berbaring tidur saja dan menyulitkan untuk datang mengurus adminitrasi kependudukan. 

Selain itu juga menyangkut kesulitan akses saat mengantre di kantor Dispendukcapil Sukoharjo. Sebab para difabel butuh tempat sendiri. 

“Ada cukup banyak difabel di Sukoharjo belum memiliki kelengkapan aministrasi kependudukan khususnya KTP-el. Penyebabnya karena kesulitan akses,” lanjutnya.

Sebelumnya Pemkab Sukoharjo bagikan sebanyak 3.507 KIS PBI JKN  untuk warga miskin di 12 kecamatan periode Oktober tahun 2019. Pembagian kartu tersebut sekaligus jaminan bagi warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, Pemkab Sukoharjo masih menjalankan program pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan membagikan KIS PBI JKN. Penerima di masing masing kecamatan jumlahnya berbeda. Kartu didistribusikan dan diberikan langsung ke warga miskin penerima.

Data dari Dinas Sosial Sukoharjo diketahui untuk Kecamatan Weru penerima KIS PBI JKN sebanyak 181 jiwa, Kecamatan Bulu 837 jiwa, Kecamatan Tawangsari 224 jiwa, Kecamatan Sukoharjo 634 jiwa, Kecamatan Nguter 441 jiwa, Kecamatan Bendosari 206 jiwa, Kecamatan Baki 77 jiwa, Kecamatan Gatak 47 jiwa, Kecamatan Grogol 111 jiwa, Kecamatan Kartasura 74 jiwa, Kecamatan Mojolaban 307 jiwa, Kecamatan Polokarto 368 jiwa. Total keseluruhan penerima se Kabupaten Sukoharjo sebanyak 3.507 jiwa.

Distribusi KIS PBI JKN sudah selesai dalam waktu tiga hari terhitung 1-3 Oktober. Petugas telah disiapkan untuk membagikan langsung ke warga miskin penerima.

“Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu tetap jalan terus. Pemkab Sukoharjo telah membagikan KIS PBI JKN dan mudah mudahan bermanfaat,” ujarnya.

Adanya pembagian KIS PBI JKN diharapkan membuat masyarakat khususnya warga miskin tenang. Sebab sebelumnya mereka resah karena ada rencana pemerintah menaikan tarif premi BPJS Kesehatan. Beban biaya tersebut sudah ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab Sukoharjo.

“Anggaran sudah disiapkan dan mampu melayani program kesehatan dalam KIS PBI JKN ini,” lanjutnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI