Alot Dibahas, Ini Isi Perubahan Perda Miras di Sukoharjo

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah selesai. Ada sejumlah perubahan yang telah disepakti dalam rapat bersama panitia khusus (Pansus) DPRD Sukoharjo dengan instansi terkait lainnya.

Ketua Pansus Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Parwanto Mulyo Saputro, Senin (10/7/2017) mengatakan, pembahasan telah selesai. Selain itu juga telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Tahap selanjutnya tinggal menunggu pelaksanaan rapat paripurna.

Dalam pembahasan sebelumnya terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan dalam Raperda tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Salah satunya berkaitan dengan larangan pedagang maupun orang menjual minuman keras (miras) jenis ciu. Hal itu tertuang dalam Pasal 17 dan Pasal 18. Apabila nekat melanggar maka pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 32.

“Sanksi yang diatur cukup berat baik penjara selama enam bulan maupun denda maksimal Rp 50 juta,” ujar Parwanto Mulyo Saputro.

Dalam Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 17 berbunyi, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, memberikan, memiliki ciu atau sebutan lain dan atau yang sejenis di daerah.

“Pasal 32 berkaitan dengan sanksi. Seperti pada poin satu berbunyi setiap badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 akan dikenakan sanksi pidana penjara kurungan tiga bulan dan denda maksimal Rp 50 juta,” lanjutnya.

Pada poin kedua Pasal 32 berbunyi setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan penjara maksimal enam bulan atau denda Rp 50 juta. Perubahan juga dilakukan pada perangkat yakni aparat penegak hukum dan proses hukum.(Mam)

BERITA REKOMENDASI