Angka Usulan UMK 2019 Sukoharjo Masih Menunggu Persetujuan

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemkab Sukoharjo mengajukan angka usulan upah minumun kabupaten (UMK) tahun 2019 sebesar Rp 1.783.500 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Usulan diajukan setelah ada hasil rumusan musyawarah bersama melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah dan hasilnya ditandatangani bupati untuk mendapat persertujuan gubernur. Diperkirakan penetapan UMK oleh gubernur akan dilaksanakan minggu depan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo Bahtiyar Zunan, Minggu (4/11/2018) mengatakan, pertemuan bersama melibatkan pihak terkait untuk merumuskan angka usulan UMK tahun 2019 sudah selesai dilaksanakan berulang kali. Dinas memfasilitasi musyawarah agar tercapai satu angka sama untuk mendapatkan persetujuan bupati dan diajukan ke gubernur. 

Dalam pertemuan, Zunan mengatakan, memang sempat ada perdebatan antara perwakilan serikat pekerja dengan pengusaha. Namun setelah di musyawarahkan maka mengerucut pada satu angka yang disepakati yakni, Rp 1.783.500. 

Hasil keputusan angka usulan tersebut sudah diserahkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ke bupati untuk ditandatangani atau mendapat persetujuan. Selanjutnya usulan UMK tahun 2019 juga sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat persetujuan gubernur.

Diperkirakan penetapan UMK tahun 2019 baru akan diketahui pada minggu depan. Sebab sesuai perkiraan awal persetujuan dengan penandatanganan dijadwalkan pekan bulan November.

Munculnya angka usulan UMK tahun 2019 sebesar Rp 1.783.500 karena berbagai sebab dan kondisi. Salah satunya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Sukoharjo menunjukan pergerakan kenaikan signifikan. Kondisi tersebut sangat menguntungkan pelaku usaha dan mampu meningkatkan upah buruh atau pekerja.

"Angka usualan UMK Sukoharjo tahun 2019 sudah diajukan dan tinggal menunggu persetujuan gubernur. Angkanya Rp 1.783.500 atau naik 8,22 persen Rp 135.500 dibanding UMK Sukoharjo tahun 2018 sebesar Rp 1.648.000," ujar Zunan.

Karena tinggal menunggu penetapan dari gubernur saja maka para pekerja dan pengusaha diminta untuk taat pada aturan. Artinya besaran UMK tahun 2019 yang nantinya sudah ditetapkan gubernur maka harus dijalankan semua pihak. Kalaupun ada keluhan atau protes yang muncul maka wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku. 

"Setiap tahun angka UMK Sukoharjo selalu mengalami kenaikan disesuaikan dengan perhitungan mengacu pada aturan pemerintah. Kenaikan upah tidak bisa asal naik seenaknya katena telah ada ketetapannya," lanjutnya.

Zunan mengatakan, sampai akhir November harusnya sudah ada ketetapan besaran UMK tahun 2019. Sebab setelah itu masih ada satu tahan lagi yakni sosialisasi ke pekerja dan pengusaha. Tidak ketinggalan pula perlu diinformasikan ke masyarakat lainnya.

"Masih ada dua bulan yakni November dan Desember menunggu penetapan dan sosialisasi. Besara UMK baru akan mulai diterapkan Januari 2019," lanjutnya.

Pada dua bulan menunggu penerapan atau pelaksanaan UMK tahun 2019 maka pengusaha juga bisa mengajukan keberatan berupa penangguhan pembayaran upah pada buruh. Syaratnya pengusaha tersebut wajib mengajukan secara tertulis pada petugas terkait. Nantinya pengajuan tersebut akan dikaji lebih dulu oleh dinas sebelum disetujui.

Dari pengalaman dua tahun terakhir tidak ada pengusaha di Sukoharjo mengajukan penangguhan pembayaran upah sesuai besaran UMK terbaru. Pengusaha menaati aturam dengan membayar upah buruh sesuai aturan. Dalam proses pembayaran upah juga dilakukan pengawasan bersama oleh petugas, serikat pekerja dan pengusaha dengan mendatangi sejumlah perusahaan.

"Iklim investasi di Sukoharjo terus tumbuh dan berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat. Sebab sekarang sudah banyak pabrik membuka usaha dan mampu menyerap banyak tenaga kerja," lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI