Aset Desa di Boyolali Diinventarisasi

Editor: Ivan Aditya

BOYOLALI, KRJOGJA.com – Sebanyak 19 pegawai/pejabat di lingkungan Pemkab Boyolali mendapat penghargaan Gelar Pengawasan Daerah 2019 dari Bupati Boyolali, Seno Samodro, Selasa (17/12/2019), atas kontribusinya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pemkab Boyolali juga sudah melakukan registrasi dan inventarisasi aset desa, sehingga kebijakan dan pengelolaan anggaran bisa lebih mudah diawasi untuk mencegah penyimpangan.

‎Penerima pengharagaan tersebut berasal dari semua lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dari Kepala Desa Rembun, Nogosari dan Lurah Siswodipuran, Boyolali, atas tindak lanjut yang cepat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kepala Dinas Penanaman Modal Boyolali, dengan prestasi sebagai OPD Terbaik 2019 tingkat nasional, hingga Ketua DPRD Boyolali, S. Paryanto, yang instansinya memperoleh penghargaan sebagai instansi dengan pengelolaan DPRD terbaik 2019 tingkat nasional.

‎Bupati Boyolali, Seno Samodro menjelaskan, pengharagaan ini diberikan untuk aparatur yang berprestasi, terutama di bidang penganggaran. Terutama bagi PNS penerima penghargaan, ini akan sangat berarti di masa depan, sebab menjadi pertimbangan dalam jenjang karier mereka.

Di sisi lain untuk pengawasan aset desa di Boyolali, lanjut Seno, ‎pihaknya sudah melakukan registrasi dan inventarisasi aset desa sebanyak 80 persen, dengan nilai keseluruhan mencapai Rp10,5 triliun. Tindakan dan kebijakan ini mungkin menjadi yang pertama di Indonesia dalam rangka pengawasan anggaran di desa. Untuk tahun depan, lanjutnya, pengawasan dan audit anggaran di desa akan dilakukan oleh inspektorar dan akuntan publik.

"Aset desa sudah terdata‎, sehingga nanti akan lebih akan lebih mudah diaudit dan diawasi. Sejak tahun ini, penggunaan Dana Desa di Boyolali juga sudah non-cash untuk menghindari penyimpangan karena harus tertib administrasi," katanya.

Atas berbagai kebijakan penganggaran di lingkungan Pemkab Boyolali  lanjutnya, ‎dana pembangunan tahun depan bisa meningkat menjadi Rp1 triliun dibanding tahun ini yang sebesar RP600 miliar. "Peningkatan itu bisa tembus Rp1 triliun karena ada efisiensi dan optimalisasi anggaran," tegasnya.

Inspektur Inspektorat ‎Daerah Boyolali, Insan Adi Asmono mengatakan, dari pengawasan ini, pihaknya mengukur seberapa jauh tindak lanjut dari temuan hasil laporan dan rekomendasi di bidang penganggaran. "Dulu program untuk mendorong percepatan tindak lanjut. Kalau sekarang sudah untuk mendorong integritas dan inovasi," jelasnya.

‎Diinformasikan berdasar dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Boyolali sendiri meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut aAas Pemeriksaan BPK tahun 2019, dengan prosentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 98,97 persen. Sementara dari hasil pemeriksaan inspektorat Jateng, Pemkab Boyolali Meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan penyelesaian TLHP APIP provinsi jateng, enam tahun berturut-turut. ‎(Gal)

BERITA REKOMENDASI