Bawaslu Himbau Bansos Tak Jadi Alat Politik

KLATEN, KRJOGJA.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten menegaskan, agar seluruh bantun sosial untuk masyarakat terdampak Covid 19, tidak dijadikan alat politik untuk Pilkada.

Azib Triyanto, Kordiv Hukum, Datin dan kehumasan Bawaslu Klaten, Rabu (6/5) mengemukakan, saat ini Bawaslu sedang membuat surat terkait himbauan tersebut untuk ditujukan pada Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani.

“Ini poin yang sebenarnya ingin kami sampaikan di media. Jadi kami menghimbau petahana yang memberikan bantuan pada warga terdampak Covid 19, baik itu bantuan pribadi atau dari pemkab, agar tidak menjadikan sebagai ajang kepentingan politik,” kata Azib Triyanto.

Lebih lanjut Azib Triyanto menjelaskan, sebelum padnemi Covid 19, sudah membuat surat himbauan terkait kegiatan resmi pemerintahan seperti sambang warga dan sebagainya agar tidak menjadi alat kepentingan politik pilkada mendatang.

“Surat resmi tertujunya pada bupati. Surat senda juga sudah disampaiakan pada akhir tahun 2019, dan awal tahun 2020. Yang pertama terkait netralitas ASN, yang kedua tentang kegiatan sambang warga dan lainya agar tidak dijadikan ajang untuk kepentingan maju di Pilkada. Akan kita susul surat terkait bansos terdampak Covid,” jelas Azib Triyanto pula.

Menurut Azib Triyanto, Bawaslu bekerja berdasar regulasi yang ada, dan tidak melebihi kewenangan. Selama ini memang belum ada laporan dari masyaraat terkait stikerisasi bansos. Namund emikian hal itu dijadikan temuan, sehingga ditelusuri dan dikaji apakah hal itu masuk pelanggaran Pilkada atau tidak.

Penelusuran diantaranya dengan menggali informasi pada Kepala Dinsos, karena di kantor Dinsos digunakan sebagai gudang penyimpanan hand sanitizer.

Dari hasil klarifikasi kepala Dinsos mengakui terjadi kesalahan di lapangan dalam pemasangan stiker hand sanitizer.

“Menurut kepala Dinsos, ada dua sumber yakni dari kemensos yang ukuran 60 ml yang sudah ada label kemensos, dan juga ada bantuan pribadi bupati yang masih dalam bentuk glondongan, botolan kosong 100 ml. Di media sendiri, bupati kan juga sudah meminta maaf. Soal nanti melanggar dan tidaknya itu nanti tetap kita pleno berlima,” jelas Azib.

Tidak menutup kemungkinan Bawaslu juga akan menanyakan bantuan bantuan lain yang diberi stiker. (Sit)

BERITA REKOMENDASI