Bawaslu Klaten Kampanye Anti Money Politik Lewat Desa APU

Editor: Ivan Aditya

KLATEN, KRJOGJA.com – Penanganan pelanggaran Pemilu yang melibatkan institusi lain biasanya mentok, meskipun Bawaslu sudah menyampaikan bukti-bukti dan saksi. Sehubungan hal itu, Bawaslu berupaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran sedini mungkin, dengan menumbuhkan kesadaran di tingkat masyarakat.

Hal ini dikemukakan Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkhurrokhman dan Tri Hastuti, Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Senin (10/01/2022). “Contoh terkait keterlibatan seorang lurah yang memaksa warga untuk memilih salah satu calon. Ada saksi yang mundur, padahal kita kejar saksi sampai Sukoharjo,” kata Tri Hastuti.

Untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dengan pemberdayaan masyarakat, melalui berbagai program. Antara lain dengan program Desa Anti Politik Uang (Desa APU).

Arif dan Tri Hastuti menjelaskan, pada tahun 2019 Bawaslu Klaten telah mencanangkan sebanyak tiga Desa APU. Yakni Desa Jenawan Kecamatan Kecamatan jatinom, Desa Gesikan Kecamatan Gantiwarno dan Desa Kebondalem Lor Kecamatan Prambanan.

Selanjutnya pada tahun 2021 tambah tiga Desa Anti Money Politik. Yakni Desa trotok Kecamatan Wedi, Desa Tawangrejo Kecamatan Bayta, dan Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan.

Dengan gerakan tersebut, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif, sehingga praktik-praktik politik uang semakin terkikis. Selain itu, juga untuk menumbuhkan keberanian masyarakat untuk menolak politik uang, serta berani melaporkan ke pengawas Pemilu, saat mereka menemukan praktik politik uang.

Lebih lanjut dikatakan Tri Hastuti, potensi pelanggaran ada di setiap tahapan Pemilu. Mulai dari tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Penetapan peserta Pemilu/Pilkada. Saat kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Pelanggaran aygn sering muncul dalam setiap tahapan, adalah politik uang, netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara, serta kamapanye yang mengandung unsur hoaks dan SARA. Dari sejumlah pelanggaran tersebut, yang paling sering terjadi dan masif adalah politik uang.

“Saat ini terjadi demokrasi minimalis. Selama tahapan tak ada arak-arakan besar sehingga kandidat sedikit mengeluarkan uang, tapi sebenarnya masyarakat membutuhkan uang. Suburnya politik uang ini tidak terlepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu sendiri,” jelas Arif maupun Tri Hastuti. (Sit)

BERITA REKOMENDASI