Bawaslu Minta Masyarakat Ikut Mengawasi Pilkada

Editor: Ivan Aditya

KLATEN, KRJOGJA.com – Dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki, Bawaslu Klaten mengharapkan adanya peranserta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan Pilkada. Hal itu dikemukakan Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkhurrokhman dan Azib Triyanto, Kordiv Hukum, Datin dan Kehumasan dalam sosialisasi pengawasan partisipatif bersama awak media dan admin/pegiat medsos di Kabupaten Klaten, Selasa (27/10/2020).

Arif mengemukakan, kegiatan sosialisasi merupakan langkah Bawaslu untuk memaksimalkan tugas pencegahan sebelum pengawasan dan penindakan. Bawaslu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada. Minimal msyarakat bisa memberikan informasi hingga melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada di Klaten.

Lebih lanjut Arif juga menyebutkan adanya beberapa kendala yang dialami Bawaslu. Antara lain kendala regulasi. “Misal jika ada pelangaran dalam pemasangan alat peraga, penertiban harus dilaksanakan bersama-sama dengan Satpol PP, sehingga kita butuh waktu,” jelas Arif.

Terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasa, Arif menjelaskan sampai saat ini masyarakat masih takut melapor karena kawatir jika nantinya akan mendapat intimidasi atau dikucilkan. Dalam kegiatan tesebut, Azib Triyanto mengemukakan, para pegiat media sosial untuk memfilter agar jika ada usul ujaran kebencian, kampanye hitam, SARA dan lainya, jangan sampai lolos tayang di medos. Untuk awak media juga diminta untuk membuat berita yang berimbang.

Pilkada tahun ini diutamakan melalui media daring dan medai sosial. Iklan kampanye baik pada media cetak, elektonik, sosoial maupun media daring, baru bisa dilakukan 14 hari sebelum hari tenang. “Kalau kita tarik ke belakang, iklan kampanye di media sosial, daring , cetak dan elektronik pada tanggal 22 Nopember sampai 5 Desember,” kata Azib.

Azib juga menegaskan bahwa politik uang bukan sebuah budaya, karena budaya itu bernilai positif, sedangkan money politic tidak. Hal tersebut yang harus disampaikan untuk menyadarkan masyarakat.

“Jika suara rakyat masih bisa dibeli, jangan bermimpi punya pemimpin yang jujur, adil, amanah dan bertanggungjawab. Ini tantangan luar biasa bagi Bawaslu,” pungkasnya (Sit)

BERITA REKOMENDASI