Biaya Politik Tinggi Bukan Jaminan Kualitas

Editor: Ivan Aditya

KLATEN, KRJOGJA.com – Biaya politik pada Pemilu pasca reformasi cukup tinggi dibanding dengan Pemilu sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya penyelenggaraan Pemilu yang jujur, bermartabat dan dengan biaya rendah.

Sehubugan hal itu, Rektor Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten, Prof Dr Triyono setuju dengan adanya wacana peninjaun ulang pemilu secara langsung. Hal itu dikatakan Prof Triyono di sela acara forum group discussion tentang pemilu jujur dan bermartabat yang diselenggarakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Klaten, di sebuah rumah makan, Rabu (21/03/2018).

Lebih lanjut Prof Triyono menjelaskan, di jaman Orde Baru, pemilu lebih sederhana. Pada kondisi itu pemerintah yang berkuasa menghendaki adanya stabilitas ekonomi, keamanan dan lainya, demi kelancaran pembangunan. “Memang seperti ada tekanan-tekanan, tetapi stabilitas terjaga,”kata Prof Triyono.

Lebih lanjut Prof Triyono menilai, saat ini reformasi belum mencapai sasaran seperti yang diharapkan semula. Semula dengan adanya pemilu langsung, diharapkan menghasilkan kepala daerah maupun anggota legislatif yang berkompetensi dan berintegritas. Kenyataanya, banyak kepala daerah dan legislatif yang tersangkut korupsi.

“Itu menunjukkan adanya pemilu langsung tidak menjadi jaminan juga. Untuk politik uang dalam pemilihan kepala daerah sekarang kan masyarakat yang menerima langsung. Mungkin nanti beralih ke DPR/DPRD, tapi jumlahnya tak banyak dan lebih mudah diawasi, karena jumlah DPR hanyaa beberapa, daripada mengawasi jutaan pemilih,” kata Prof Triyono.

Hal senada juga dikemukakan oleh Sudarwanto, sekretaris FKDM Klaten. “Era orde baru cost politik hanya untuk operasional dan makan kecil-kecil, tapi sekarang sudah pada hitungan jumlah suara. Kalau pingin jadi hasu dapat sekian ribu suara, kali sekian ribu rupiah, itu kan sudah bukan rahasia lagi,” kata Sudarwanto.

Untuk itulah FKDM menggagas diskusi tentang bagaimana berpolitik yang murah. Menurut Sudarwanto, ketika para calon bernafsu ingin jadi dan mengeluarkan biaya tinggi, sementara kualitas diri tidak memadai.

Padahal untuk jadi sosok pemimpin atau legislatif dibutuhkan pemikiran dan wawasan luas. Baik wawasan tentang regulasi, kebijakan, dan problem-problem masyarakat.

Menurut Sudarwanto, jika yang jadi hanya karena uang banyak tidak dibarengi kualitas, akhirnya tidak bisa bersuara, tidak kritis terhadap berbagai macam persoalan. Karena tidak punya wawasan, pengetahuan dunia luar.

“Juga mungkin penempaan dirinya kurang,keterlibatanya dengan masyarakat dan komunitas-komunitas rendah. Itu yang kami rasakan sampai detik ini,” jelas Sudarwanto. (Sit)

BERITA REKOMENDASI