Bidik Momen Lebaran, Nilai Pelunasan Pembayaran PBB Ditarget Naik

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai pertengahan April baru mencapai 30 persen. Diharapkan pada Juni nanti angkanya bisa bertambah 50 persen. Harapan tersebut dilakukan mengingat dalam dua bulan kedepan terus digenjot upaya penarikan dari wajib pajak termasuk para perantau yang pulang ke kampung halaman saat mudik lebaran.

Kepala Badan Keuangan Daerah Sukoharjo RM Suseno WIjayanto, Senin (23/4/2018) mengatakan, angka partisipasi masyarakat khususnya wajib pajak dalam pelunasan pembayaran PBB memang masih rendah. Meski demikian pihaknya tetap mengapresiasi petugas telah membantu melakukan penarikan.

Sebanyak 30 persen pembayaran PBB yang telah masuk mayoritas berasal dari wajib pajak perseorangan. Mereka memilih membayar lebih awal karena berbagai pertimbangan salah satunya kesadaran. Selain itu juga faktor menghindari terjadinya tunggakan dan denda.

Badan Keuangan Sukoharjo sudah melakukan perhitungan sejak awal pada triwulan pertama pembayaran PBB baru masuk 30 persen. Kondisi tersebut hampir sama terjadi setiap tahun menginggat para wajib pajak berasal dari sejumlah kalangan, tidak hanya perseorangan namun juga usaha atau industri.

“Peningkatan baru akan terjadi pada pertengahan tahun. Kenapa demikian karena pertama bersamaan dengan lebaran dimana para wajib parah khususnya perantau pulang ke kampung halaman. Kedua dari sektor usaha mereka juga akan melakukan pembayaran pada semester pertama,” ujar RM Suseno.

Target pelunasan pembayaran PBB sampai Juni nanti diperkirakan sebesar 50 persen atau separuh dari target. Pemkab Sukoharjo sendiri pada tahun 2018 memperkirakan nilai potensi PBB sebesar Rp 39,830 miliar. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp 1,33 miliar.

“Usaha terus kami lakukan. Termasuk menggerakan petugas melakukan penarikan pada wajib pajak saat mudik lebarab. Ada juga usaha lain dengan menggunakan mobil layanan keliling dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tertib memberi contoh pada masyarakat membayar awal PBB,” lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo bahkan sudah meminta pada para ASN untuk tidak menunda pelunasan pembayaran PBB. ASN harus segera langsung melunasi PBB begitu mendapat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Penarikan pelunasan pembayaran PBB juga dilakukan Pemkab Sukoharjo dengan memaksimalkan mobil pelayanan keliling. Mobil tersebut sekarang sudah berkeliling disejumlah wilayah dimulai dari Kecamatan Sukoharjo Kota.

Mobil keliling singgah di kantor kelurahan secara bergantian setiap hari di wilayah Kecamatan Sukoharjo Kota. Cara tersebut dilakukan untuk mempermudah dan mendekatkan wajib pajak melakukan pelunasan pembayaran PBB.

“Secara bergantian nanti mobil pelayanan akan berkeliling di 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan. Kecuali bagi desa yang sudah lunas 100 persen membayar PBB. Sebab sudah ada beberapa desa langsung lunas begitu mendapat SPPT,” lanjutnya.

Distribusi mobil pelayanan keliling akan diperbanyak di wilayah dengan tingkat kepatuhan pelunasan pembayaran rendah. Seperti di Kecamatan Kartasura dan Grogol nantinya akan diperbanyak.

“Kami juga melibatkan pihak kepala desa, lurah dan camat untuk membantu melakukan penarikan agar warganya sebagai wajib pajak mendatangi mobil pelayanan keliling segera melunasi PBB,” lanjutnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI