BKD Sukoharjo Kirim Surat Tagihan PBB Pada Wajib Pajak

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo terus melakukan terobosan untuk mempercepat pembayaran dari wajib pajak sekaligus menaikan angka capaian pelunasan. Terbaru, petugas mengirimkan surat tagihan kepada wajib pajak dengan nilai tagihan diatas Rp 2 juta untuk pajak bumi dan bangunan (PBB). Hingga pertengahan Juni tahun 2022 angka capaian pelunasan pembayaran PBB sekitar 37 persen dari target Rp 35 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, Rabu (22/06/2022) mengatakan, upaya dilakukan untuk percepatan pelunasan pembayaran PBB dengan mengirimkan surat tagihan kepada wajib pajak. Surat tagihan dikirim melalui jasa PT Pos ke masing-masing alamat wajib pajak.

“Surat tagihan PBB kami kirimkan ke wajib pajak melalui PT Pos. Harapannya pajak segera dibayar dan mempercepat capaian pelunasan. Sedangkan SPPT tetap ditangani pihak desa,” ujarnya.

BKD Sukoharjo untuk sementara hanya mengirimkan surat tagihan PBB dengan nilai kewajiban pajak diatas Rp 2 juta. Kedepan nilai tersebut akan diturunkan menjadi diatas Rp 1 juta. “Wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar PBB dengan nilai Rp 2 juta maka surat tagihan pembayarannya kami kirimkan. Setelah ini nilai diturunkan jadi diatas Rp 1 juta,” lanjutnya.

Surat tagihan yang dikirimkan kepada wajib pajak berupa kewajiban pajak pada tahun berjalan dan penunggak PBB. Khusus untuk kasus tunggakan maka dalam surat tagihan disertakan dengan kewajiban wajib pajak membayar PBB dengan denda yang harus dibayarkan. Denda diberikan sebesar 2 persen per bulan kepada wajib pajak yang belum membayar PBB. Denda maksimal diberikan dengan angka maksimal 15 persen.

BKD Sukoharjo masih menunggu respon dari wajib pajak setelah menerima surat tagihan pembayaran PBB. Diharapkan tagihan tersebut segera dibayarkan sebagai kewajiban wajib pajak.

“Sampai pertengahan Juni 2022 capaian realisasi pelunasan pembayaran PBB sekitar 37 persen. Target kami PBB tahun ini Rp 35 miliar,” lanjutnya.

BKD Sukoharjo optimis pajak yang dibebankan bisa direalisasikan sepenuhnya hingga akhir tahun 2022 mendatang. Sebab pada tahun 2021 lalu semua target sektor pajak mampu terpenuhi. Salah satunya yakni PBB yang jadi andalan daerah.

Richard Tri Handoko mengatakan, keberhasilan pencapaian target pajak pada tahun 2021 lalu menjadi semangat dan membuat BKD Sukoharjo optimis dapat diulangi pada tahun 2022. Usaha dilakukan sejak awal tahun dengan memperbanyak sosialisasi dan edukasi. Kendala pandemi virus Corona yang dihadapi sekarang berbeda lebih ringan dibanding dua tahu lalu saat awal muncul virus Corona.

Ada sekitar 10 sektor pajak yang jadi andalan Pemkab Sukoharjo setiap tahun. Pada tahun 2021 lalu pencapaian semuanya mampu melebihi target yang dibebankan. Keberhasilan tersebut membuat BKD Sukoharjo berkeinginan mengulangi kembali pada tahun 2022 ini.

“Khususnya PBB yang jadi salah satu andalan Pemkab Sukoharjo. Akan segera kami penuhi target. Apalagi pada Januari 2022 ini sudah ada enam desa lunas PBB. Itu semangat kami agar desa lain bisa segera lunas juga,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI