Boyolali Masuk Daftar Daerah Wabah Virus PMK

Editor: Ivan Aditya

BOYOLALI, KRJOGJA.com – Sebanyak 19 provinsi di Indonesia ditetapkan menjadi wabah virus penyakit mulut dan kuku (PMK). Dari 19 provinsi tersebut termasuk Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Hal tersebut diungkapkan, Kepala Dinas Peternakan Boyolali, Lusia Dyah Suciati. Ia mengatakan penetapan ke 19 provinsi yang masuk daftar wabah virus PMK tersebut dari Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI).

“Mulai hari ini muncul surat keterangan (SK) dari Menteri Pertanian. Dalam SK Nomor 500 tahun 2022 ini sudah ada penetapan wabah di 19 provinsi di Indinesia,” katanya kepada wartawan, Senin (04/07/2022).

Menurutnya, salah satu penetapan dalam SK tersebut dalam huruf B menerangkan pelarangan pasar hewan dibuka. Kecuali memenuhi persyaratan teknis tertentu.

“Persyaratan teknis tersebut harus melalui pengkajian. Jadi menurut arahan Pak Bupati pasar ditutup kembali sampai pemberitauan lebih lanjut,” jelas Lusia.

Dikatakanya penetapan wabah tersebut mendasarkan laporan harian ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS). “Jadi disitu ada pengkajian, kalau di provinsi atau kabupaten sudah suspeck atau merah semua bisa dikatakan wabah dan Boyolali menurut SK Menteri sudah masuk kategori wabah,” katanya.

Ia menambahkan, hingga sampai saat ini total suspeck hewan ternak sapi di Boyolali mencapai 4.642 ekor, positif PMK 32, mati sebanyak 39, sembuh 779 dan potong paksa 7 ekor. Sementara yang sudah tervaksin sebanyak 1.896 ekor sapi. “Ya, jadi pembukaan pasar hewan tersebut, kita tetap menunggu pemberitahuan dari kementerian,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Boyolali M Said Hidayat mengatakan, sampai saat ini terkait PMK, Pemkab Boyolali sudah melakukan vaksinasi di sejumlah daerah.

“Belum lama ini sudah di mulai vaksin hewna sapi di wilayah kecamatan Selo dan Andong. Kemudian merambah ke daerah atau desa lainnya,” kata dia.

Bupati meminta, vaksinasi tersebut dilakukan pemetaan wilayah. Sehingga lebih efektif sesuai dengan jumlah vaksin yang diterima.

“Jadi dilakukan juga pengobatan terhadap hewan ternak yang sakit. Kami juga meminta kepada Disnakan untuk melakukan sosialisasi terkait adanya SK dari Kementerian tersebut,” pungkasnya. (R-3)

BERITA REKOMENDASI