Buruh Dipersilahkan Melapor Bila Belum Diikutkan BPJS

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo memperketat pemantauan dengan mendatangi perusahaan sebagai antisipasi pelanggaran ketenagakerjaan berkaitan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Petugas akan mengecek langsung dan apabila ditemukan pelanggaran maka segera ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi. Di Sukoharjo sudah ada satu perusahaan mendapatkan sanksi dari pemerintah karena melanggar aturan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo Bahtiyar Zunan, Senin (11/02/2018) mengatakan, buruh atau karyawan berhak mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan. Karena itu tidak ada alasan lain bagi perusahaan untuk tetap patuh terhadap aturan dan mengikutkan buruh dalam program tersebut.

Meski begitu diduga belum semua perusahaan mematuhi aturan tersebut. Ada satu perusahaan mendapatkan sanksi dari pemerintah karena melakukan pelanggaran.

Kasus pelanggaran perusahaan tersebut karena tidak mengikutkan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penanganan masalah sepenuhnya sudah ditangani oleh pemerintah provinsi dan pusat.

"Pemantauan akan kami perketat. Tapi akan lebih efektif lagi apabila ada kesadaran dari buruh. Jadi buruh kami persilahkan melapor langsung pada dinas dan akan segera direspon. Sebab aturannya sudah jelas kedepan jangan sampai ada pelanggaran dilakukan perusahaan," ujarnya.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo akan turun langsung mendatangi perusahaan bersama dengan pihak BPJS. Petugas tidak hanya melakukan pengecekan ke perusahaan namun juga menanyakan langsung ke buruh.

Zunan mencontohkan, apabila buruh sudah ikut BPJS maka bisa menunjukan dengan kartu kepesertaan. Selain itu juga akan dicek melalui database milik BPJS dan perusahaan setempat. Tapi apabila buruh belum ikut BPJS maka petugas bisa langsung menanyakan ke perusahaan mengenai penyebab atau alasannya.

Pemkab Sukoharjo sendiri sudah melakukan upaya untuk mempersempit peluang terjadinya pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Bentuknya yakni perusahaan wajib mencantumkan bukti buruh sudah diikutkan BPJS saat mengajukan permohonan pengajuan izin. Apabila tidak maka dipastikan izin yang diminta tidak akan dikeluarkan. Pengetatan aturan tersebut sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir dan dianggap sangat efektif. (Mam)

BERITA REKOMENDASI