Buruh Minta Jaminan Upah Dibayar Utuh

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO (KRjogja.com) – Buruh meminta jaminan upah dibayarkan utuh sesuai dengan penetapan dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2017 Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 1.513.000. Jaminan diminta karena diduga masih banyak perusahaan melakukan pelanggaran. Buruh juga meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukoharjo untuk tegas menjatuhkan sanksi kepada perusahaan.

Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo Sukarno, Kamis (01/12/2016) mengatakan, buruh sudah mendapatkan sosialisasi dari Disnakertrans Sukoharjo terkait penetapan UMK 2017. Kegiatan sudah dilaksanakan di kantor Disnakertrans Sukoharjo Rabu (30/11/2016) dengan mengundang juga dari pihak perusahaan dan dewan pengupahan.

Dalam sosialisasi tersebut buruh meminta jaminan agar penetapan bisa dilaksanakan secara bersama. Artinya buruh menerima hak upah sesuai dengan penetapan dan perusahaan melaksanakan kewajiban membayar berdasarkan besaran dari aturan yang ditetapkan.

“Buruh sendiri pada dasarnya masih kecewa dengan besaran penetapan UMK 2017. Tapi karena sudah ditetapkan maka buruh mau tidak mau harus menerima. Karena sudah menerima maka buruh juga meminta jaminan perusahaan membayar upah sesuai penetapan tersebut,” ujar Sukarno.

Permintaan buruh tersebut sudah bulat karena kondisi ekonomi sekarang yang semakin tidak menentu, akibatnya buruh sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. SPRI Sukoharjo akan membuka setiap pengaduan dari buruh terkait dengan pembayaran upah. Apabila ada buruh dibayar tidak sesuai dengan UMK 2017 maka akan segera ditindaklanjuti.

SPRI Sukoharjo menduga ada sejumlah praktek pelanggaran dimana selama 2016 ini banyak perusahaan tidak membayar upah buruh sesuai UMK. Temuan didapati setelah mendapatkan keluhan dari buruh.

Kepala Disnakertrans Sukoharjo Bahtiyar Zunan mengatakan, sosialisasi berkaitan dengan penetapan UMK 2017 sudah disampaikan ke buruh, perusahaan dan dewan pengupahan. Selanjutnya sekarang tinggal menunggu ada atau tidaknya perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran atau keberatan dengan penetapan tersebut.

Apabila ada maka perusahaan tersebut akan diberikan kelonggaran dalam pembayaran upah buruh. Namun selanjutnya perusahaan tetap wajib membayar upah sesuai UMK 2017. (Mam)

BERITA REKOMENDASI