Buruh Sukoharjo Kecewa Angka Usulan UMK Tahun 2022

Editor: Ary B Prass

SUKOHARJO, KRJOGJA.com– Buruh di Kabupaten Sukoharjo kecewa dengan angka usulan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022. Sebab penghitungan sesuai rumusan tidak memihak buruh. Kondisi tersebut merugikan buruh ditengah pandemi virus Corona yang sangat membutuhkan peningkatan kesejahteraan.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo Sukarno, Selasa (23/11/2021) mengatakan, buruh di Kabupaten Sukoharjo sejak awal sudah keberatan dengan rumusan yang dipakai dalam sistem penghitungan besaran UMK tahun 2022. Aturan yang digunakan yakni berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak memihak buruh. Sebab dewan pengupahan tugasnya hanya menghitung saja dan tidak membuat angka. Sebab angka penghitungan besaran UMK sudah dirumuskan pemerintah pusat.

“Buruh hanya menghitung sedangkan rumusan penentuan angka sudah dilakukan pemerintah. Jelas buruh Sukoharjo kecewa terkait besaran UMK tahun 2022,” ujarnya.

FPB Sukoharjo sejak awal sudah memprotes terkait keberadaan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun aturan tersebut tetap dipakai sebagai rumusan penghitungan UMK tahun 2022.

“Mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan maka upah hanya naik Rp 11.703.18 dan UMK tahun 2022 kemungkinan hanya Rp 1.998.153.18,” lanjutnya.

Sukarno menjelaskan, dalam sejarah sistem pengupahan di Indonesia diawali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 yang mengamanahkan sistem pengupahan pada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja. Kemudian pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang mengatur upah minimun dengan menambahkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Peraturan pengupahan kemudian kembali berubah setelah pada tahun 2021 muncul aturan baru dimana pemerintah mengeluarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP Nomor 36 Tahun 2021 dikeluarkan pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan tersebut menjadi bukti nyata penurunan kualitas pengupahan di Indonesia.

“Kualitas terhadap sistem pengupahan semakin menurun,” lanjutnya.

Sukarno mengatakan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan selalu menjadi program prioritas pemerintah. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kondisi terkini dimana kebijakan yang diambil pemerintah justru merugikan.

BERITA REKOMENDASI