Buruh Sukoharjo Keluhkan Upah Murah

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Sistem pengupahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 berdampak pada kemunduran pencapaian kualitas hidup layak. Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo memprotes keras dan meminta peningkatan pengupahan. Bentuk protes tersebut disampaikan dengan menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD Sukoharjo, Kamis (11/11/2021).

Ketua FPB Sukoharjo Sukarno mengatakan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan selalu menjadi program prioritas pemerintah. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kondisi terkini dimana kebijakan yang diambil pemerintah justru merugikan.

FPB Sukoharjo melihat kebijakan merugikan tersebut seperti munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Sukarno menjelaskan, sebab keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang diklaim pemerintah bisa memangkas regulasi guna mendatangkan investasi dan mendorong lahirnya pengusaha baru dan menjaga serta mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap tumbuh dan maju serta terbukanya lapangan kerja yang luas, Undang-Undang Cipta Kerja justru memberikan banyak dampak buruh dan merugikan.

Dampak buruk dan merugikan dirasakan buruh karena mendapat upah murah. Nasib buruh semakin tertekan dan dikatakan Sukarno sulit sejahtera.

Sukarno menjelaskan, dalam sejarah sistem pengupahan di Indonesia diawali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 yang mengamanahkan sistem pengupahan pada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja. Kemudian pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang mengatur upah minimun dengan menambahkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Peraturan pengupahan kemudian kembali berubah setelah pada tahun 2021 muncul aturan baru dimana pemerintah mengeluarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP Nomor 36 Tahun 2021 dikeluarkan pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan tersebut menjadi bukti nyata penurunan kualitas pengupahan di Indonesia. “Kualitas terhadap sistem pengupahan semakin menurun,” ujarnya.

Sukarno menyampaikan keluhan buruh sudah disampaikan ke DPRD Sukoharjo. Harapannya para wakil rakyat dapat memperjuangkan perbaikan nasib buruh ke DPR RI dan pemerintah pusat. Sebab buruh di daerah sudah sangat lama mengeluhkan sistem pengupahan yang tidak berpihak.

“FPB Sukoharjo dan buruh meminta pada DPRD Sukoharjo ikut membantu. Harus ada perbaikan kedepan terkait sistem pengupahan buruh,” lanjutnya.

Sukarno yang juga menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo menambahkan, buruh di Kabupaten Sukoharjo sejak awal sudah menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law karena tidak memihak buruh. Penolakan termasuk berkaitan dengan penggunakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar penentuan UMK tahun 2022 mendatang. Buruh lebih meminta pada pemerintah untuk menggunakan dasar survei KHL sebagai penentu besaran upah tahun depan.

Sukarno menjelaskan, UMK Sukoharjo Tahun 2021 sebesar Rp 1.986.450 atau naik 2,5 persen dari tahun 2020. Besaran UMK tersebut menggunakan dasar Undang-Undang Cipta Kerja dan ditolak buruh. Angka tersebut jauh dari harapan buruh. Sebab usulan SPRI Sukoharjo pada saat itu naik sebesar 4 persen sesuai hasil survei KHL sebesar Rp 2.538.237.

“Buruh tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja sebagai penentu UMK. Seperti pada penentuan UMK tahun 2021 lalu dan nanti tahun 2022 karena tidak memihak buruh. Kondisi sekarang masih pandemi virus Corona dan buruh meminta pada pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib buruh. Pakai saja KHL,” ujarnya.

“Harapannya UMK tahun 2022 tetap naik. Nasib buruh harus ada perbaikan kesejahteraan,” lanjutnya.

FPB Sukoharjo berharap sisa waktu dua bulan kedepan dimaksimalkan untuk membahas dan menentukan besaran UMK. “Buruh juga berharap tahun 2022 mendatang tidak ada PHK massal,” lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Agus Sumantri mengatakan, menampung aspirasi dari buruh untuk kemudian disampaikan ke pusat. Sebab berkaitan dengan aturan pengupahan menjadi kewenangan penuh pusat. (Mam)

BERITA REKOMENDASI