Buruh Sukoharjo Pantau Penentuan UMK 2022

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Buruh di Kabupaten Sukoharjo tetap menolak kebijakan pemerintah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar penentu Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022 karena merugikan buruh. Buruh meminta agar dasar UMK menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang lebih memihak buruh. Kondisi pandemi virus Corona membuat nasib buruh menjadi tidak menentu.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, Kamis (28/10/2021) mengatakan, buruh di Kabupaten Sukoharjo sejak awal sudah menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law karena tidak memihak buruh. Penolakan termasuk berkaitan dengan penggunakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar penentuan UMK tahun 2022 mendatang. Buruh lebih meminta pada pemerintah untuk menggunakan dasar survei KHL sebagai penentu besaran upah tahun depan.

Tuntutan buruh tersebut sudah disampaikan secara resmi pada pemerintah sebagai bentuk perbaikan nasib. Kondisi ditengah pandemi virus Corona membuat nasib buruh menjadi tidak menentu. Sukarno mengatakan, masih banyak buruh sekarang belum mendapat pekerjaan setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ketatnya persaingan mendapat pekerjaan baru.

FPB Sukoharjo juga melihat pandemi virus Corona membuat nasib buruh menjadi tidak sejahtera. Sebab dengan serba terbatas, buruh harus mengeluarkan banyak biaya pengeluaran untuk menghidupi keluarga.

Sukarno menjelaskan, UMK Sukoharjo Tahun 2021 sebesar Rp 1.986.450 atau naik 2,5 persen dari tahun 2020. Besaran UMK tersebut menggunakan dasar Undang-Undang Cipta Kerja dan ditolak buruh. Angka tersebut jauh dari harapan buruh. Sebab usulan SPRI Sukoharjo pada saat itu naik sebesar 4 persen sesuai hasil survei KHL sebesar Rp 2.538.237.

“Buruh tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja sebagai penentu UMK. Seperti pada penentuan UMK tahun 2021 lalu dan nanti tahun 2022 karena tidak memihak buruh. Kondisi sekarang masih pandemi virus Corona dan buruh meminta pada pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib buruh. Pakai saja KHL,” ujarnya.

Beberapa komponen yang disurvei seperti terhadap harga kebutuhan pokok pangan, tempat tinggal dan komponen lain sesuai aturan berlaku. Sukarno menambahkan, FPB Sukoharjo memahami kondisi pandemi virus Corona yang membuat sektor usaha terpengaruh. Namun hal itu tidak lantas mengorbankan nasib buruh dengan dibayar upah murah.

Survei KHL dilakukan berdasarkan aturan baru dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang KHL. Dasar inilah yang ditegaskan Sukarno dipakai buruh sebagai penentu UMK. “Harapannya UMK tahun 2022 tetap naik. Nasib buruh harus ada perbaikan kesejahteraan,” lanjutnya.

FPB Sukoharjo berharap sisa waktu dua bulan kedepan dimaksimalkan untuk membahas dan menentukan besaran UMK. “Buruh juga berharap tahun 2022 mendatang tidak ada PHK massal,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI