Butuh Implementasi De Facto di Natuna

JAKARTA, KRJOGJA.com – Laut Natuna Utara merupakan wilayah kedaulatan Indonesia dan semua komponen wajib menjaga kedaulatan atas wilayah perairan Laut Natuna tersebut. Karena itu untuk makin mempertegas klaim Indonesia terhadap wilayah perairan Natuna Utara, perlu implentasi de factonya.

“Keputusan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengirimkan nelayan Pantura ke wilayah Zona Ekonomi Eklesif (ZEE) Natuna merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan de facto atas wilayah laut Natuna Utara itu,” kata Kepala Lembaga Bantuan Teknologi Prasetyo. Namun untuk melakukan itu, pemerintah harus memenuhi kebutuhan nelayan selama beroperasi di Laut Natuna Utara.

Menurutnya ZEE hakekatnya bukan kedaulatan penguasaan wilayah, tetapi hak kedaulatan untuk mengelola sumberdaya yang berada di ZEE. “Karena itu sebaiknya Inonesia peru melaksanakan eksploirasi kekeayaan alam laut Natuna Utara, sehingga hak yuridis dapat segera diikuti dengen implementasi de facto,” katanya lagi. Seraya menambahkan bahwa itensifikasi eksplorasi laut Natuna Utara perlu dilakukan sebagai manifestasi kedaulatan ZEE yang sekaligus membentuk system “ Nir Militer” dikawasan tersebut.

Sementara itu seperti diketahui sebelumnya  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan pencurian ikan oleh kapal asing dan klaim Cina terhadap perairan Laut Natuna Utara di Kepulauan Natuna mendorong pemerintah untuk memobilisasi nelayan dari berbagai daerah untuk mencari ikan di Laut Natuna Utara.

Mahfud menegaskan Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Artinya, hanya warga negara Indonesia yang berhak mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam di perairan tersebut, termasuk nelayan yang mencari ikan.Dia menambahkan banyak kapal asing memasuki perairan Natuna karena tidak banyak nelayan melaut di sana. (Sim)

BERITA REKOMENDASI