Cawabup Klaten Harjanta Dipecat dari Keanggotaan PDIP

KLATEN, KRJOGJA.com – Wakil Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Drs Harjanta SE M.Pd yang juga calon wakil bupati Klaten dari pasangan nomor urut 3, dipecat dari keanggotaan PDIP.

Ketua BP Pemilu PDIP Klaten Agus Wibowo dan Wakil Sekretaris Bidang program, Arif Nugroho dalam konferensi pers Rabu sore (21/10) mengemukakan, pemecatan tersebut dilakukan langsung oleh DPP PDIP, dalam surat tertanggal 20 Oktober 2020, yang ditandatangi oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen, Hasto Kristiyanto.

Tindakan Harjanta yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati dari partai lain dinilai sebagai pembangkangan tehadap ketentuan, keputusan dan garis kebijakan PDIP.

Saat dikonfirmasi terkait pemecatan tersebut, Harjanta hanya memberikan jawaban singkat bahwa apa yang ia lakukan adalah salah satu upaya untuk memajukan kabupaten Klaten. Selanjutnya ia mengatakan bahwa akan segera memberikan press rilis.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, gagal mendapat rekomendasi dari PDIP, Harjanta tetap maju Pilkada Klaten 2020. Ia mencalonan diri sebagai wakil bupati berpasangan dengan Arif Budiyono, dan diusulkan oleh PKB, PAN, PPP serta Nasdem.

Dalam surat keputusan DPP PDIP nomor 71/KPTS/DPP/X/2020 tentang pemecatan Harjanta dari keanggoatan PDI Perjuangan tersebut mencantumkan adanya beberapa pertimbangan.

Harjanta juga dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon bupati dan calon wakil bupati Klaten pada Pilkada serentak tahun 2020. Harjanto justru mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Klaten dari partai politik lain.

Pemecatan terhadap Harjanta dalam rangka menjaga kehormatan, kewibawaan dan menegakkan citra partai. Setiap anggota partai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib berpedoman pada kode etik dan disiplin anggota partai yang telah ditetapkan.

“Intinya, kita membacakan SK DPP PDIP perihal pemecatan bapak Drs Harjanta SE MPd, yang telah melanggar disiplin partai dan AD/ART partai dengan mencalonkan diri melalaui partai lain. Bagi DPP tindakan itu adalah pelanggaran berat. Surat diterbitkan lansung oleh DPP dan ditandatangani Ibu Megawati Soekarnoputri dan Sekjen. Surat baru terbit kemarin tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB.

Pembacaan SK pemecatan ini juga disaksikan PAC Klaten Utara, tempat domisili Drs Harjanta,” jelas Arif Nugroho. (Sit)

BERITA REKOMENDASI