Copoti Reklame Liar, Satpol PP Sukoharjo Selamatkan Potensi Kerugian

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo berhasil selamatkan potensi kerugian pendapatan daerah sebanyak ratusan juga rupiah dari reklame liar selama 2018-2019. Petugas melakukan penindakan tegas berupa pencopotan paksa terhadap reklame liar. Pemasangan reklame wajib melalui teknis resmi dengan membayar pajak.

Kepala Satpol PP Sukoharjo Heru Indarjo, Senin (30/12/2019) mengatakan, perang terhadap keberadaan reklame liar terus berlanjut. Reklame liar dianggap sebagai musuh besar yang dapat merugikan pemerintah. Sebab keberadaanya melanggar aturan tidak memiliki kelengkapan izin pemasangan. Selain itu dampak kerugian lainnya berkaitan dengan sisi keselamatan mengingat pemasangan dilakukan seadanya tanpa mengedepankan keamanan masyarakat.

Reklame liar banyak ditemukan petugas hampir merata disemua wilayah di Sukoharjo. Paling banyak berada di tengah kota dan perbatasan. Titik tersebut seperti di Jalan Jenderal Sudirman, Sukoharjo Kota, Jalan KH Samanhudi, Sukoharjo Kota, Jalan Ir Soekarno Solo Baru, Grogol dan Jalan A Yani, Kartasura.

Satpol PP Sukoharjo atas keberadaan reklame liar tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. Hal itu untuk memastikan status reklame resmi atau liar.

Ciri reklame resmi sudah mendapatkan izin dan tanda khusus dari OPD terkait salah satunya berupa stiker. Apabila tidak ada maka dianggap reklame liar.

“Satpol PP Sukoharjo sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian pendapatan daerah sebanyak ratusan juga rupiah dari reklame liar disemua wilayah di Sukoharjo sejak dua tahun terakhir 2018-2019. Pada 2020 kami target bisa ditekan hingga nol rupiah,” ujarnya.

Keberhasilan tersebut karena Satpol PP Sukoharjo melakukan penindakan tegas berupa pencopotan paksa reklame liar. Sebab keberadaanya jelas melanggar aturan perizinan. Apabila dibiarkan terpasang maka nilai ratusan juta rupiah tersebut muncul sebagai kerugian daerah.

“Apabila reklame liar itu mengurus izin resmi maka boleh dipasang dan justru akan memberi kontribusi ke pendapatan daerah. Kalau tetap dibiarkan terpasang maka jelas menimbulkan dampak kerugian daerah,” lanjutnya.

Reklame wajib memenuhi semua perizinan dan membayar pajak sebelum dilakukan pemasangan. Karena itu petugas membutuhkan ketelitian data sebelum melakukan penindakan berupa pencopotan.

“Kami libatkan juga BKD Sukoharjo karena mereka yang mengurusi perizinan dan pajak. Sedangkan Satpol PP Sukoharjo lebih pada penegakan aturan,” lanjutnya.

Satpol PP Sukoharjo kedepan khususnya menghadapi tahun 2020 akan pasang target nol rupiah kerugian daerah dari keberadaan reklame liar. Petugas akan terus disebar disemua wilayah melakukan pemantauan dan penindakan dengan mencopot paksa reklame liar.

“Jangan sampai ada reklame liar terpasang dibiarkan begitu saja. Reklame itu seperti menawarkan produk barang, rumah dan lainnya,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI