Dana BKK Sukoharjo Rp 5 M Diduga Dikorupsi

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Kasus dugaan tindak pidana korupsi goyang Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo yang dilakukan oleh oknum di cabang Kecamatan Tawangsari. Nilai kerugian akibat perbuatan oknum sejak 2006-2018 sekitar Rp 5 miliar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo menaikan penanganan kasus menjadi penyidikan dengan meminta keterangan 12 orang saksi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo Tatang Agus Valleyantono ditemui di ruang kerjanya Selasa (23/07/2019) mengatakan, Kejari Sukoharjo sekarang sedang fokus penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di PD BKK Sukoharjo cabang Tawangsari. Kasus tersebut muncul setelah ada laporan dari pimpinan PD BKK Sukoharjo berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana sangat besar dari nasabah di cabang Tawangsari.

Dana yang diduga diselewenangan sangat besar dan membuat kondisi PD BKK Sukoharjo cabang Tawangsari sempat terganggu. Atas laporan tersebut Kejari Sukoharjo kemudian melakukan penanganan dengan penyelidikan. Hasilnya diketahui ada dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh oknum di PD BKK Sukoharjo cabang Tawangsari.

Modus oknum pelaku dalam kasus tersebut yakni menggunakan dana nasabah PD BKK Sukoharjo cabang Tawangsari untuk kepentingan pribadi. Nasabah yang biasa menyetorkan dana di PD BKK Sukoharo cabang Tawangsari dicatat secara manual dan tidak dilaporkan resmi dalam sistem komputer perbankan. Dana dari nasabah justru dimasukan ke rekening milik oknum pelaku.

Oknum pelaku juga diduga melakukan perbuatan kredit fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara di PD BKK Sukoharjo cabang Tawangsari. Terhadap kasus tersebut Kejari Sukoharjo sudah meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi. Hasilnya diketahui nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan oknum pelaku sekitar Rp 5 miliar.

Nilai tersebut merupakan perbuatan dari oknum pelaku sejak 2006-2018. Selama 12 tahun perbuatan oknum pelaku tidak diketahui dan baru dilaporkan pihak PD BKK Sukoharjo pada tahun 2019. Dari hasil penyelidikan oleh tindak pidana khusus maka Kejari Sukoharjo terhitung 19 Juli kemarin menaikan status kasus menjadi penyidikan.

“Kejari Sukoharjo belum menentukan tersangka. Namun sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi. Setelah itu akan menentukan penentapan tersangka. Sebab sekarang sudah naik menjadi penyidikan,” ujarnya.

Kajari mengatakan, dari hasil penyelidikan memang diketahui perbuatan oknum pelaku terhitung sangat lama. Sebab dilakukan sejak 2006-2018 sehingga perlu dilakukan audit investigasi oleh BPKP sebagai dasar menentukan nilai kerugian negara.

“Oknum pelaku itu bertugas di PD BKK Sukoharjo. Soal status tersangka kami masih butuh waktu untuk memprosesnya terkait perbuatan oknum memenuhi tindak pidana korupsi tidak. Selain itu juga siapa saja yang terlibat,” lanjutnya.

Atas perbuatan yang dilakukan, Kajari menjelaskan, sangat berpengaruh pada kondisi PD BKK Sukoharjo cabang Tawangsari. Sebab nasabah resah setelah dana yang diselewengkan oknum pelaku sangat besar mencapai Rp 5 miliar.

“Ada seratusan nasabah terdampak dari perbuatan oknum pelaku. Selain itu juga ada belasan nasabah kredit fiktif dilakukan oknum pelaku,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI