Dana Jadi Kendala, 14.491 Unit RTLH Belum Dibongkar

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Masih tersisa sebanyak 14.491 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di 12 kecamatan belum tersentuh perbaikan. Pemkab Sukoharjo memiliki beban berat untuk melaksanakan program pemerintah pusat tuntas RTLH. Rehab RTLH nantinya akan dijalankan dengan mengandalkan berbagai sumber anggaran baik daerah, provinsi, pusat dan bantuan lembaga atau instansi lainnya dalam program sosial kemasyarakatan.

Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sukoharjo Sarwidi, Selasa (4/9/2018) mengatakan, setiap tahun terus dilaksanakan rehab terhadap RTLH dengan jumlah bervariasi. Jumlah RTLH yang sudah terbantu juga banyak dan semuanya terselesaikan dengan baik. Meski begitu dari data terakhir diketahui masih banyak RTLH yang belum tersentuh perbaikan sebanyak 14.491 unit tersebar merata disemua wilayah di Sukoharjo.

RTLH tersebut menjadi target bagi Pemkab Sukoharjo untuk segera dituntaskan mendapatkan bantuan rehab. Namun kapan selesainya pelaksanaan masih menyesuaikan dan menunggu kesiapan ketersediaan anggaran.

Dalam pelaksanaan rehab RTLH mengandalkan berbagai sumber anggaran baik daerah, provinsi dan pusat. Pemkab Sukoharjo juga mendapatkan tambahan rehab RTLH bersumber dari bantuan lembaga atau instansi lain yang bersedoa membantu. Banyaknya partisipasi diharapkan membuat program rehab RTLH menjadi lebih cepat.

"Jumlah RTLH di Sukoharjo setiap tahun pasti berkurang karena ada program rehab. Tapi dari usaha yang sudah dilakukan sampai sekarang masih tersisa 14.491 unit RTLH yang belum direhab dan jadi sasaran prioritas kami selanjutnya," ujar Sarwidi.

Meski sudah berupaya namun Pemkab Sukoharjo tidak bisa memaksakan tuntas dalam waktu singkat. Sebab jumlah RTLH yang harus mendapatkan bantuan rehab sangat banyak. Sedangkan jumlah anggaran atau unit RTLH yang dapat bantuan terbatas dan angkanya berubah setiap tahun.

Sarwidi mencontohkan bantuan rehab RTLH dari pemerintah pada tahun ini sangat banyak namun tahun depan belum tentu angkanya sama. Kondisi tersebut membuat Pemkab Sukoharjo menjadi sulit memprediksi penuntasan RTLH.

"Kami sebatas mengajukan usulan rehab RTLH ke pemerintah sebanyaknya. Tapi belum tentu usulan disetujui semua karena keputusan jadi kewenangan penuh pemerintah pusat dan daerah tinggal menerima," lanjutnya.

Data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan Sukoharjo diketahui pada Tahun 2015 ada 17.982 unit RTLH. Sejak saat itu sampai sekarang sudah ada 3.491 unit RTLH mendapatkan bantuan. Sisanya sebanyak 14.491 unit RTLH lainnya masih menunggu giliran mendapat bantuan.

"Tahun depan kami memperkirakan dan mengajukan usulan rehab RTLH sekitar 1.500 unit. Itupun kalau disetujui semua kalau kurang nantinya tetap akan dikerjakan untuk mengurangi angka sisa RTLH," lanjutnya.

Sementara itu pada Tahun 2018 ini ada sebanyak 1.030 orang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan penyaluran bantuan rehab RTLH dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Bantuan juga diberikan dari CSR Bank Jateng. 

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, bantuan wajib diterimakan utuh 100 persen pada para penerima rehab RTLH dan BSPS. Tidak boleh ada potongan satu rupiahpun dalam penyaluran bantuan kepada MBR. Apabila ada praktek pelanggaran maka masyarakat dipersilahkan melapor pada petugas termasuk langsung ke bupati. Laporan dipastikan akan segeran ditindaklanjuti dengan menerjunkan tim sekaligus pemeriksaan.

Bupati menegaskan semua bentuk bantuan pada masyarakat wajib hukumnya diberikan secara penuh tanpa ada potongan. Semua petugas dari atas sampai bawah seperti kepala desa dilarang keras memotong bantuan sekecil apapun.

"Bantuan ini untuk masyarakat mereka sangat membutuhkan. Jangan ada sekecilpun potongan. Kepala desa ingat itu, juga petugas lainnya jangan nekad. Sudah ada aturan tegas dan sanksinya," ujar Wardoyo Wijaya.

Penerima bantuan rehab RTLH untuk Tahun 2018 ada sebanyak 565 unit tersebar di enam kecamatan. Masing masing penerima bantuan mendapatkan sebesar Rp 15 juta diwujudkan dalam bantuk material bangunan. Total keseluruhan dana yang diberikan untuk bantuan RTLH dari DAK sebesar Rp 8.745.000.000.

Bantuan lain juga diberikan bersumber dari Bankeu Gubernur Jawa Tengah 2018 kepada 450 unit BSPS. Masing masing MBR menerima bantuan sebesar Rp 10 juta. Total keseluruhan bantuan diberikan untuk MBR Sukoharjo sebesar Rp 4.500.000.000.

"Total semua penerima bantuan untuk RTLH dan BSPS sebanyak 1.015 MBR dengan anggaran Rp 12.975.000.000," lanjutnya. (Mam) 

BERITA REKOMENDASI