Dana Tanggap Bencana, Pemkab Sukoharjo Siapkan Rp 8,8 M

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pos dana tidak terduga salah satu penggunaanya untuk tanggap darurat bencana alam disiapkan sebesar Rp 8,8 miliar. Dana tersebut disediakan melalui APBD Pemkab Sukoharjo tahun 2020. Dana sebesar itu disiapkan sebagai langkah awal pemerintah membantu masyarakat korban bencana alam. Pemkab Sukoharjo sendiri sekarang sudah melakukan kesiapsiagaan dengan menyiapkan petugas dan peralatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa, Sabtu (25/1/2020) malam mengatakan, Pemkab Sukoharjo setiap tahun selalu menyiapkan pos dana tidak terduga dalam jumlah cukup besar. Anggaran tersebut sengaja disiapkan sebagai bentuk langkah awal Pemkab Sukoharjo dalam penanganan kejadian tidak terduga. Salah satunya berkaitan dengan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang. 

Dalam penanganan bencana alam Pemkab Sukoharjo membutuhkan dana tidak sedikit dalam membantu masyarakat yang jadi korban. Sebab bencana alam menimbulkan kerugian dan kerusakan tidak sedikit dan perlu mendapatkan secepatnya.

Pada tahun 2020 ini Pemkab Sukoharjo sudah menyiapkan pos dana tidak terduga sebanyak Rp 8,8 miliar. Anggaran tersebut bisa digunakan salah satunya dalam penanganan korban bencana alam. Ketersediaan dana dalam jumlah besar sekaligus menjadi jaminan bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan penanganan masyarakat korban bencana alam.

Mekanisme pencairan dana tidak terduga akan dilakukan jika pemerintah menetapkan status darurat kebencanaan. Dana ini bisa digunakan untuk menyalurkan bantuan korban banjir atau terdampak bencana alam. Selain pos anggaran tak terduga, dana penanggulangan bencana juga tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Semisal ada banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo maka OPD terkait bisa langsung turun membantu masyarakat korban bencana alam. Bentuknya seperti evakuasi warga, menyiapkan dapur umum, memberikan bantuan makanan dan minuman serta lainnya. Pemenuhan kebutuhan itu bisa diambil dari pos dana tidak terduga," ujarnya.

Agus Santosa menekankan, penggunaan dana bersifat kedaruratan seperti bencana alam tetap harus dikoordinasikan OPD terkait dengan Pemkab Sukoharjo. Sebab penggunaan dana tetap dipertanggungjawabkan mengingat nominal yang disediakan sangat besar. 

"OPD terkait bisa saling berkoordinasi. Tapi koordinasi utama tetap wajib melibatkan Pemkab Sukoharjo," lanjutnya.

Beberapa OPD terkait dalam penanganan bencana alam seperti Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dan lainnya. Masing masing OPD sudah melakukan persiapan penanganan bencana alam baik secara internal maupun antar instansi.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, saat ini banyak terjadi peristiwa bencana melanda diberbagai daerah di wilayah Indonesia berdampak pada kehilangan jiwa manusia, harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana atau infrastruktur. Kerugian harta benda dan prasarana dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan diperlukan dana cukup besar pula untuk pemulihannya. Dari berbagai peristiwa bencana tersebut dapat diambil pelajaran dalam mengantisipasi ancaman bencana yang kemungkinan dapat terjadi di Sukoharjo.

Antisipasi dilakukan mengingat sebagian wilayah di Sukoharjo merupakan rawan bencana alam. Berbagai bencana pernah terjadi di Sukoharjo seperti banjir, tanah longsor, angin kencang dan kekeringan. Faktor terjadinya bencana disebabkan karena pengaruh alam.

Pada kesempatan apel bersama tersebut bupati menghimbau kepada seluruh peserta serta masyarakat terkait beberapa hal. Pertama, meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, Kedua, melakukan kegiatan gotong royong untuk pengurangan resiko bencana antara lain dengan kegiatan bersih bersih saluran air, melakukan pemangkasan pohon, pengecekan kekuatan rangka rumah dan menutup rekahan tanah, Ketiga, menggiatkan kembali siskamling untuk antisipasi terjadinya bencana serta untuk menjaga keamanan dan ketentraman.

“Seluruh petugas dan peralatan yang dimiliki disemua instansi gabungan siap dalam penanganan bencana alam. Sekarang sudah siaga,” ujarnya.

Bupati melanjutkan, berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk wilayah Jawa Tengah bawha puncak musim hujan pada Januari – Februari 2020. Selain itu cuaca ekstrim masih akan terjadi pada Maret mendatang.

“Apel siaga bencana ini dimaksudkan untuk menyikapi perkembangan kebencanaan akhir akhir ini serta prakiraan BMKG tersebut,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI