Dasar Penentuan UMK 2020 Belum Jelas

 

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo masih menunggu dasar sebagai acuan dalam penentuan upah minimum kabupaten (UMK) 2020 mendatang. Sebab pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian belum memberikan kejelasan. 

Hal itu penting mengingat sekarang buruh mengajukan tuntutan perubahan dasar dalam menentukan besaran upah. Tanpa ada putusan dai pusat daerah belum berani mengambil sikap.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, Jumat (11/10) mengatakan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo belum mendapat petunjuk dari pemerintah pusat mengenai dasar sebagai acuran dalam menentukan UMK 2020. Acuan itu biasanya dikirim melalui pemberitahuan resmi ke daerah dan kemudian dilaksanakan. Karena belum ada maka dinas hanya bisa menunggu kebijakan pusat.

"Surat penentapan untuk dasar menentukan UMK tahun 2020 belum turun dari pusat. Kami masih menunggu karena tanpa acuan itu maka daerah hanya bisa menunggu saja,” ujarnya.

Zunan mengatakan, mengaca pada tahun sebelumnya biasanya surat ketetapan dasar dalam penentuan UMK biasanya turun pada September-Oktober. Sebab tahap selanjutnya akan dilakukan sosialisasi pada November-Desember. Terakhir dilaksanakan mulai Januari tahun berikutnya.

“Dari kalangan buruh memang ada desakan perubahan dasar dalam menentukan UMK dari Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan mengganti dengan pedoman lama menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tapi kami belum bisa menjawab karena itu kewenangan penuh pusat,” lanjutnya.

Terkait dengan desakan tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo meminta kepada buruh untuk menunggu keputusan pemerintah pusat. Sebab pemerintah daerah hanya tinggal melaksanakan saja. (Mam)

BERITA REKOMENDASI