DBHCHT Karanganyar Mencapai Rp 14 M, Untuk Apa Saja?

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Karanganyar tahun 2018 Rp 14.534.070.490. Sebagian akan dialokasi ke peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan di Puskesmas sedangkan lainnya pada urusan wajib sesuai Pergub Jawa Tengah No 7 tahun 2018 tentang alokasi DBHCHT.

“Sesuai Pergub, Karanganyar mendapat DBHCHT Rp 13.930.058.000. Masih ada Silpa dari DBHCHT 2017 Rp 604.012.490. Jadi, dana itu tahun ini sekitar Rp 14,5 miliar,” kata Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Pemkab Karanganyar, Siti Maesyaroch kepada KRJOGJA.com, Selasa (8/5/2018).

Pemkab berencana menggunakan sebagian dana itu untuk melengkapi sarana dan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bahkan nilainya 50 persen dari total pendapatan bersumber DBHCHT. Sisanya mengkaver urusan wajib sesuai amanat Pergub tersebut, yakni peningkatan bahan baku industri, lingkungan sosial, sosialisasi barang bercukai dan pemberangusan barang ilegal.

“Urusan-urusan itu diampu sejumlah OPD pengguna DBHCHT,” katanya.  

Sementara itu Kepala Satpol PP Karanganyar, Kurniadi Maulato mengaku satuannya dijatah Rp 280 juta bersumber DBHCHT untuk sosialisasi, pengawasan dan pembinaan pelaku usaha penjualan barang bercukai. Barang itu umumnya rokok tembakau meski ada pula minuman keras.

“Rokok ilegal adalah tanpa cukai maupun bercukai tapi palsu. Berkat penertiban oleh struktural maupun jejaring desa, praktik ilegal peredarannya berkurang. Dalam setahun, penyitaan tak lebih dari 100 bungkus. Empat bulan mulai Januari kemari hanya lima bungkus. Peredarannya kebanyakan di wilayah pinggiran seperti Jenawi, Kerjo, Jatiyoso dan Jatipuro,” katanya di sela sosialisasi pengguna cukai rokok DBHCHT di gedung KPRI.

Sejauh ini, bentuk penindakan sebatas teguran kepada penjual rokok ilegal. Kurniadi mengatakan, belum ada yang sampai dijerat tindak pidana ringan (tipiring).

“Yang didapati hanya penjual eceran. Paling hanya sebungkus dua bungkus rokok saja barang buktinya. Kecuali kalau produsen rokok ilegal, yang tidak beroperasi di Karanganyar,” katanya.

Dalam sosialisasi itu, petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Surakarta memaparkan ciri-ciri rokok ilegal hasil sitaan. Sejumlah rokok mirip merek terkenal dan rokok bercukai palsu maupun kedaluwarsa ditunjukkan ke peserta sosialisasi.

“Biasanya harga miring. Apabila PPNS menemukan, alangkah baiknya diserahkan penanganannya ke Bea Cukai. Sebab hanya dari kami yang bisa membawanya ke persidangan,” kata Kasubsi Penyuluhan KPPBC TMP Surakarta, FX Ichtiardi. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI