Diduga Pakai Boraks, Produsen Mie Pentil Digrebek

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Sebuah gudang diduga tempat produksi mi pentil mengandung bahan kimia berbahaya diduga boraks di wilayah Kecamatan Polokarto digrebek petugas. Produsen tersebut melakukan pelanggaran karena belum memiliki izin usaha dan menggunakan campuran tidak sesuai dengan aturan. Petugas setelah ini akan memperketat pengawasan sebagai langkah antisipasi kejadian serupa di wilayah lain.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo Sutarmo, Selasa (17/09/2019) mengatakan, produsen mi pentil menggunakan sebuah gudang untuk melakukan produksi. Usaha sudah dijalankan sejak tahun 2016 di wilayah Kecamatan Polokarto. Sejak berdiri hingga sekarang pemilik tidak mengajukan izin usaha.

Keberadaan gudang produksi mi pentil tersebut kemudian dicurigai oleh warga dan dilaporkan ke petugas dan kemudian melakukan pengrebekan. Petugas menemukan barang bukti berupa mi pentil diduga mengandung bahan kimia berbahaya boraks.

Saat dilakukan pengrebekan pemilik usaha tidak bisa berkutik setelah petugas mendapati langsung pelanggaran. Petugas kemudian mengamankan barang bukti berupa seratusan sak mi pentil. Masing masing sak berisi sekitar lima kilogram mi penthil.

“Kasus ini sudah kami tangani dan melibatkan BPOM karena mi pentil yang digrebek diduga mengandung bahan kimia berbahaya berupa boraks,” ujarnya.

Produsen mi pentil yang digrebek petugas dijelaskan Sutarmo masih skala kecil. Hal itu dilihat dari lokasi tempat usaha dan produksi yang dihasilkan. Meski begitu Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo tetap melihat hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran berat.

Atas kejadian tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo akan memperketat pengawasan. Pengetatan pengawasan dilakukan baik dari sisi izin usaha maupun produksi yang dihasilkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo Yunia Wahdiyati mengatakan, penggunaan bahan kimia berbahaya jelas sangat dilarang khususnya pada bahan pangan. Karena itu apabila ada praktek pelanggaran maka harus dilakukan penindakan tegas. Sanksi diberikan tidak hanya berupa penyitaan namun juga proses sesuai ketentuan berlaku.

DKK Sukoharjo dalam hal ini sudah melakukan pengawasan lapangan secara ketat. Petugas juga mengambil sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan. “Untuk melihat ada tidaknya kandungan bahan kimia maka perlu dilakukan uji laboratorium,” ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI