Difabel Minta Pemkab Sukoharjo-Swasta Bersinergi

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) tahun 2018 ini para difabel berharap bisa mendapatkan hak dan kesetaraan yang sama baik dari pemerintah maupun swasta.

Ketua Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo Edy Supriyanto, Senin (3/11) mengatakan, dari sisi program terhadap difabel sudah sangat diperhatikan oleh Pemkab Sukoharjo. Sebab Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki komitmen kuat untuk perlindungan dan pemenuhan hak difabel, terbukti dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Bupati tentang Akasesibilitas. 

Bahkan, kata Edy saat ini Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perda Nomor 18 tahun 2016 sudah final tinggal pengesahanya. Sejak tahun 2014 semua difabel mendapatkan jaminan kesehatan tanpa kecuali yang tahun ini ditindak lanjuti dengan pengintegrasian difabel kedalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Khusus untuk JKN, Edy mengatakan sangat membantu bagi para difabel karena bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Sebelum JKN berlaku di tahun 2019 mendatang, Pemkab Sukoharjo juga telah memberikan fasilitas pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesda dalam program Kartu Difabel.
 
Pengembangan model desa inklusi menjadi model inovasi desa saat ini telah menjangkau 40 Desa melalui dukungan program peduli yang dikelola oleh Paguyuban Sehati Sukoharjo didukung oleh Lembaga The Asia Fondation (TAF). Sampai sekarang telah terbentuk 40 kelompok difabel desa yang aktif terlibat didalam perencanaan pembangunan desa (Musdes maupun Musrenbngdes). (Mam)

BERITA REKOMENDASI