DPRD Sukoharjo Dukung Kebijakan Pembelajaran Daring

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – DPRD Sukoharjo mendukung penuh kebijakan Pemkab Sukoharjo tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara daring atau online. Keputusan tersebut tepat demi melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah karena masih tingginya kasus positif virus Corona dan ditengah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Virus Corona.

“DPRD Sukoharjo mendukung penuh kebijakan Pemkab Sukoharjo terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 secara daring atau online. Kondisi sekarang kasus positif virus Corona masih tinggi dan ditengah kondisi masih pemberlakuan PPKM darurat,” kata Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi kepada KRJOGJA.com, Kamis (08/07/2021).

DPRD Sukoharjo meminta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo untuk segera melakukan sosialisasi dengan sasaran siswa dan orang tua murid termasuk kepala sekolah dan guru. Sebab waktu pelaksanaan tahun ajaran baru 2021/2022 semakin dekat pada 12 Juli mendatang.

“Sekolah harus kreatif dan inovatif dimana guru kembali melakukan pembelajaran secara online pada siswa. Dikemas semenarik mungkin tanpa menghilangkan materi pembelajaran yang akan disampaikan,” lanjutnya.

Secara internal nantinya DPRD Sukoharjo meminta pada Komisi IV untuk membantu melakukan pemantauan terkait kegiatan belajar mengajar secara online ditengah pemberlakuan PPKM darurat. Pemantauan meliputi sekolah termasuk anak-anak di lingkungan masing-masing.

Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo Warsini, mengatakan, Disdikbud Sukoharjo sudah memutuskan sesuai kebijakan Pemkab Sukoharjo, pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat bahwa PTM tingkat SMP baik negeri dan swasta digelar secara daring atau online. Kebijakan tersebut diterapkan dengan dasar sesuai Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Virus Corona dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Virus Corona di wilayah Jawa dan Bali. (*)

BERITA REKOMENDASI