Draf Raperda Protokol Kesehatan Disiapkan Pemkab Sukoharjo

Heru Indarjo, menambahkan, Satpol PP Sukoharjo menghentikan sanksi denda Rp 50.000 hingga kelipatannya bagi pelaku pelanggaran protokol kesehatan tidak memakai masker. Penghentian sifatnya sementara setelah dilakukan evaluasi lanjutan.

Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan dan melibatkan sejumlah pihak. Meski demikian masyarakat tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker saat diluar rumah.

Satpol PP Sukoharjo bersama tim gabungan sebelumnya sudah melakukan operasi masker dan memberikan sanksi denda Rp 50.000 bagi pelaku pelanggaran tidak memakai masker. Hukuman diberikan dengan mendasarkan Perbup Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Virus Corona.

Penggunaan Perbup tersebut dikatakan Heru Indarjo sebenarnya sudah cukup untuk memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran protokol kesehatan. Namun Satpol PP Sukoharjo masih menunggu adanya landasan hukum lainnya yang lebih kuat berupa Perda.

“Sekarang sudah ada Perbup dan nanti akan diperkuat dengan Perda sehingga penindakan lebih optimal terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona,” ujarnya.

Pemkab Sukoharjo sekarang sedang menyiapkan produk hukum berupa Perda penegakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Satpol PP Sukoharjo berharap Perda tersebut segera dibahas dan disahkan sehingga bisa dipakai dalam penegakan disipilin protokol kesehatan.

Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, DPRD Sukoharjo belum menerima draf Raperda tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokoler Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19. Karena itu, DPRD Sukoharjo meminta pada Pemkab Sukoharjo untuk menyelesaikan dan menyerahkannya. Tahap selanjutnya tinggal dilakukan pembahasan dan penetapan menjadi perda.

“Perda ini sangat penting sebagai upaya penegakan protokol kesehatan,” ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI