Dugaan Korupsi BKK Tawangsari Ternyata Belum Ada Tersangkanya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Belum ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana nasabah di PT Badan Kredit Kecamatan (BKK) Jawa Tengah unit Kecamatan Tawangsari atau sebelumnya bernama Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Sukoharjo Cabang Kecamatan Tawangsari. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. 

Kepala Kejari Sukoharjo Tatang Agus Valleyantono, Minggu (4/8) mengatakan, Kejari Sukoharjo hingga sekarang belum menetapkan satu orangpun sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana nasabah di BKK Tawangsari. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi masih berlanjut. Keterangan dari para saksi diperlukan penyidik untuk mengungkap kasus tersebut. 

Saksi yang diperiksa oleh penyidik masih sama seperti sebelumnya berasal dari internal BKK Tawangsari. Mereka dimintai keterangan karena mengetahui persis mekanisme penerimaan uang dari nasabah dan sistem yang berlaku. Ada sekitar 12 orang saksi masih terus diperiksa penyidik. 

“Belum ada penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana nasabah di BKK Tawangsari. Penyidik masih melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan saksi,” ujarnya. 

Kejari Sukoharjo sekarang sedang fokus penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di BKK Tawangsari. Kasus tersebut muncul setelah ada laporan dari pimpinan BKK berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana sangat besar dari nasabah di Tawangsari. 

Dana yang diduga diselewenangan sangat besar dan membuat kondisi BKK Tawangsari sempat terganggu. Atas laporan tersebut Kejari Sukoharjo kemudian melakukan penanganan dengan penyelidikan. Hasilnya diketahui ada dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh oknum di BKK Tawangsari. 

Modus oknum pelaku dalam kasus tersebut yakni menggunakan dana nasabah BKK Tawangsari untuk kepentingan pribadi. Nasabah yang biasa menyetorkan dana di BKK Tawangsari dicatat secara manual dan tidak dilaporkan resmi dalam sistem komputer perbankan. Dana dari nasabah justru dimasukan ke rekening milik oknum pelaku. 

Oknum pelaku juga diduga melakukan perbuatan kredit fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara di BKK Tawangsari. Terhadap kasus tersebut Kejari Sukoharjo sudah meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi. Hasilnya diketahui nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan oknum pelaku sekitar Rp 5 miliar. 

Nilai tersebut merupakan perbuatan dari oknum pelaku sejak 2006-2018. Selama 12 tahun perbuatan oknum pelaku tidak diketahui dan baru dilaporkan pihak BKK Tawangsari pada tahun 2019. Dari hasil penyelidikan oleh tindak pidana khusus maka Kejari Sukoharjo terhitung 19 Juli kemarin menaikan status kasus menjadi penyidikan. 

“Kejari Sukoharjo belum menentukan tersangka. Namun sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi. Setelah itu akan menentukan penentapan tersangka. Sebab sekarang sudah naik menjadi penyidikan,” ujarnya. 

Kajari mengatakan, dari hasil penyelidikan memang diketahui perbuatan oknum pelaku terhitung sangat lama. Sebab dilakukan sejak 2006-2018 sehingga perlu dilakukan audit investigasi oleh BPKP sebagai dasar menentukan nilai kerugian negara. 

“Oknum pelaku itu bertugas di BKK Tawangsari. Soal status tersangka kami masih butuh waktu untuk memprosesnya terkait perbuatan oknum memenuhi tindak pidana korupsi tidak. Selain itu juga siapa saja yang terlibat,” lanjutnya. 

Atas perbuatan yang dilakukan, Kajari menjelaskan, sangat berpengaruh pada kondisi BKK Tawangsari. Sebab nasabah resah setelah dana yang diselewengkan oknum pelaku sangat besar mencapai Rp 5 miliar. 

“Ada seratusan nasabah terdampak dari perbuatan oknum pelaku. Selain itu juga ada belasan nasabah kredit fiktif dilakukan oknum pelaku,” lanjutnya. 

Kasi Pidsus Kejari Sukoharjo Yudhi Teguh Santoso menambahkan, pemeriksana terhadap saksi masih dilakukan. Hasil pemeriksaan diketahui perbuatan oknum pelaku yakni mencatat dana simpanan nasabah secara manual. Beberapa nasabah sempat menanyakan hal tersebut ke onkum pelaku namun mendapat jawaban alasan mesin print cetak rusak. 

“Dana dari nasabah itu sesuai hasil pemeriksaan dimasukan ke rekening atau simpanan oknum pelaku. Sejak tahun 2006-2018 diperkirakan nilai kerugian negara sesuai hasil audit BPKP sebesar Rp 5 miliar,” ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI