Ekosistem Kemalang Rusak Parah, Bermunculan Jurang Baru Akibat Penambangan Pasir

Editor: Ary B Prass

Kepala DLHK Klaten Srihadi menjelaskan, saat ini perijinan terkait pertambangan ditarik ke pusat semua, sehingga daerah menjadi lemah dalam pengawasan.

Pihaknya menghimbau para pelaku usaha untuk tidak mengeksploitasi secara berlebihan, dan mengedepankan keselamatan penambang maupun keselamatan lingkungan.

Srihadi menegaskan, sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW), wilayah atas bukan untuk pertambangan. Yang diperbolehkan untuk pertambangan di kawasan Lindung 3 (L3), sesuai dengan Perpres No. 70 tahun 2014. Yakni di kawasan sekitar Sungai Woro, dan saat ini tinggal ada tujuh penambang berijin yang operasional.

“Untuk 106 yang ijin melalui OSS sebenarnya penggalian untuk industri kecil, namun realitas tidak sesuai di lapangan.

Kemarin kita sudah koordinasi dengan PTSP, PTSP sudah memberikan surat pada semua pelaku usaha yang 106 untuk melakukan perijinan secara resmi. Kewenanganya di ESDM, namun sampai sekarang belum ada perkembanganya. Jadi sekarang ini yang berijin 7,  yang OSS 106, ada penambang manual, dan ada penambang ilegal,” kata Srihadi. (Sit)

BERITA REKOMENDASI