Empat Raperda Non APBD Resmi Ditetapkan DPRD Sukoharjo

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna bersama di gedung DPRD Sukoharjo, Jumat (16/10/2020).

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, Pemkab Sukoharjo sebelumnya mengajukan empat Raperda Non APBD untuk dibahas bersama dengan DPRD Sukoharjo pada Agustus lalu. Empat Raperda yang diajukan Pemkab Sukoharjo yakni, Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Raperda tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2020-2025 dan Raperda tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keempat Raperda tersebut sebelum diajukan sudah disepakti bersama antara Pemkab dan DPRD Sukoharjo. Selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dan ditetapkan menjadi Perda.

Bupati menjelaskan, keempat Raperda yang diajukan memiliki peran penting dalam memajukan daerah. Seperti dalam Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dimana keberadaanya sebagai upaya daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

BERITA REKOMENDASI