Empat Raperda Non APBD Resmi Ditetapkan DPRD Sukoharjo

Pemkab Sukoharjo memberikan perhatian besar pada keberadaan PKL dengan harapan usaha mereka bisa menjadi lebih maju. Hal ini dilakukan setelah kemampuan daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha khususnya PKL sangat terbatas. Disisi lain, masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga tidak terjadi keseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia.

Tiga Raperda lain yang diajukan dijelaskan Bupati, untuk Raperda tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes merupakan bagian dari bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa. Selain itu juga alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

BUMDes menjadi tulang pungung perekonomian pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Nantinya keberadaan Perda BUMDes dapat mengatur keberadaan BUMDes.

“Sudah dilakukan rapat paripurna bersama di gedung DPRD Sukoharjo menetapkan empat Raperda Non APBD menjadi Perda,” ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI